LPPDM NTT Desak Menteri Pertanian Copot Kepala Bulog Ruteng, Diduga Salurkan Beras Bantuan Tak Layak Konsumsi

Jumat, 24 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bulog Ruteng Salurkan Bantuan Pangan Beras Tak Layak Konsumsi dan bantuan minyak goreng sudah kedaluwarsa (Dok.istimewa)

Kepala Bulog Ruteng Salurkan Bantuan Pangan Beras Tak Layak Konsumsi dan bantuan minyak goreng sudah kedaluwarsa (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Ruteng — Dugaan penyaluran beras bantuan pangan yang tidak layak konsumsi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu reaksi keras dari Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT.

Lembaga tersebut secara tegas mendesak Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional untuk segera mencopot Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng.

Ketua LPPDM NTT, Marsel Nagus Ahang, S.H., menilai tindakan kepala Perum Bulog tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang tidak hanya melanggar prinsip kemanusiaan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.

“Kami mendesak Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional segera mencopot Kepala Perum Bulog Ruteng. Ini persoalan serius, menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak,” tegas Marsel, kepada Redaksi Flobamor.com, Jumat (24/4/2026).

BACA JUGA:  Prabowo Ingatkan Kejagung: Masih Ada PR Besar Berantas Tambang Ilegal

Temuan ini terungkap setelah adanya keluhan dari warga Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, yang menerima bantuan beras dalam kondisi memprihatinkan.

Bantuan pangan tersebut disalurkan dari Perum Bulog Ruteng pada Kamis (23/4/2026)

Kondisi beras yang dibagikan sudah berwarna kuning, berbau, dan tidak layak untuk dikonsumsi (Dok.istimewa)

Warga menyebut beras yang dibagikan sudah berwarna kuning, berbau, dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Tak hanya itu, dalam paket bantuan tersebut juga ditemukan minyak goreng yang diduga telah melewati masa kedaluwarsa (expired), sehingga semakin memperkuat dugaan buruknya pengelolaan distribusi bantuan pangan.

Bantuan minyak goreng sudah kedaluwarsa (Dok.istimewa)

Menurut Marsel, kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam proses penyimpanan maupun distribusi logistik oleh pihak Perum Bulog Ruteng.

BACA JUGA:  Prabowo Resmi Pecat Listyo Sigit dari Kepala Staf Kepresidenan Usai Ditetapkan Tersangka

“Ini bukan sekedar kesalahan teknis. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan hukum. Bagaimana mungkin bantuan untuk masyarakat justru membahayakan kesehatan mereka?” ujar Marsel dengan nada tegas.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan pihak pemerintah setempat. Dalam pertemuan langsung antara tim LPPDM dengan Lurah Watu pada Jumat (24/4/2026), pihak kelurahan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Lurah Watu mengakui bahwa pihaknya bersama tim dari Perum Bulog Ruteng telah turun langsung menemui warga penerima bantuan dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi beras yang dibagikan.

BACA JUGA:  Ketua LSM LPPDM Desak Kejari Mabar Usut Tuntas Perjalanan Dinas Fiktif di Sekwan DPRD Manggarai Barat

“Benar, kami sudah bertemu warga dan menyampaikan permohonan maaf. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog terkait persoalan ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Ketua LPPDM menilai permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka mendesak adanya langkah tegas dan transparan dari pemerintah pusat, termasuk audit menyeluruh terhadap distribusi bantuan pangan di wilayah Manggarai.

Selain itu, LPPDM juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian atau bahkan penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Kami tidak ingin kasus ini dianggap sepele. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk dalam pendistribusian bantuan sosial di daerah,” tegas Marsel.

Editor: Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!