Flobamor.com, RUTENG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng menyampaikan ultimatum tegas kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan pascabencana gempa magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPC PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, saat dihubungi wartawan Flobamor.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/8/2026) pukul 18.55 WITA.
Gempa bumi tektonik berkedalaman 15 km itu sempat memicu peringatan dini tsunami. Bencana ini tidak hanya merusak fasilitas umum dan pemukiman di wilayah pesisir utara, tetapi juga memutus akses logistik serta jaringan komunikasi di sejumlah wilayah pedalaman Flores.
Margareta menyoroti kecenderungan penanganan bencana yang dinilai berpotensi sentralistis. Ia menuntut skema penyaluran bantuan, baik logistik maupun medis harus dijalankan secara adil, transparan, dan sistematis.
Menurutnya, Pemerintah Pusat beserta Satgas Penanggulangan Bencana tidak boleh hanya memusatkan perhatian pada wilayah yang dekat dengan pusat pengungsian atau yang banyak disorot media. Seluruh titik terdampak, khususnya wilayah Manggarai Raya yang mencakup Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat, wajib mendapatkan perlakuan yang setara.
“Pemerintah pusat tidak boleh pilih kasih. Jangan sampai bantuan menumpuk di area yang mudah dijangkau saja, sementara warga lain justru terisolasi dan luput dari penanganan. Seluruh korban gempa di tanah Flores memiliki hak yang sama atas perlindungan dan bantuan negara,” ujarnya.
Ia mendesak jajaran kementerian terkait hingga Kepala BNPB untuk turun langsung ke lapangan menyisir setiap sudut lokasi terdampak di Flores. Kehadiran para pejabat dianggap sangat penting guna memangkas birokrasi yang kaku, sehingga kebutuhan dasar pengungsi seperti tenda layak, obat-obatan, dan air bersih segera terpenuhi tanpa hambatan administratif.
“Pemerintah pusat harus hadir langsung di lapangan, melihat kondisi riil rakyat yang tertimpa musibah, dan memotong rantai birokrasi yang lamban. PMKRI Cabang Ruteng akan membentuk tim posko pengawasan independen untuk memantau alur distribusi bantuan dari pusat hingga ke desa-desa di Manggarai Raya demi memastikan tidak ada penyelewengan maupun ketimpangan,” tegasnya.
PMKRI Cabang Ruteng juga menegaskan komitmennya untuk mempersatukan seluruh jaringan dan relawan guna mengawal proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Flores hingga kondisi benar-benar pulih sepenuhnya.
Penulis : Bonefasius Jatang
Editor : Tim Redaksi Flobamor.com
