Dosen Terlapor Pelecehan Seksual Resmi Dipecat, Rektor Unika Ruteng Tegaskan Komitmen Perlindungan Korban

Kamis, 27 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan Kampus Melalui Rektor Unika St Paulus Ruteng  Saat Jumpa Pers, Kamis (27/11/2025) (Foto//Flobamor.com)

Pimpinan Kampus Melalui Rektor Unika St Paulus Ruteng Saat Jumpa Pers, Kamis (27/11/2025) (Foto//Flobamor.com)

Ruteng, Flobamor.com – Rektor Universitas Katolik (Unika) Santu Paulus Ruteng akhirnya menyampaikan keterangan resmi terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswinya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, pihak kampus menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil berfokus pada perlindungan korban dan berjalan sesuai prosedur internal serta peraturan nasional.

Rektor Unika St Paulus Ruteng Ruteng, RD. Manfred Habur, mengatakan bahwa sejak laporan diterima melalui layanan psikolog kampus, proses penanganan dilakukan secara profesional, rahasia, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

“Setelah pendampingan awal, psikolog resmi memberikan laporan tertulis yang bersifat rahasia kepada pengurus yayasan, lengkap dengan dokumen pendukung sesuai mekanisme penanganan kasus khusus dan prinsip perlindungan korban,” ujar RD Manfred.

BACA JUGA:  Komisi III DPR Ungkap Pesan Prabowo: Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, Penegak Hukum Harus Solid

Menurutnya, laporan tersebut muncul setelah korban menghubungi layanan konseling kampus untuk melaporkan dugaan pelecehan yang dialaminya. Sejak saat itu, seluruh proses diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis korban serta penciptaan ruang aman.

Ia menegaskan, sistem pendampingan dan penindakan sudah mengacu pada Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Identitas korban dijaga ketat. Kampus memastikan korban mendapat ruang aman, pendampingan psikologis, serta dukungan yang diperlukan. Kami meminta seluruh pihak menghormati privasi dan tidak memperkeruh keadaan,” Tegas RD Manfred.

BACA JUGA:  Tiga Warga Manggarai Timur Dievakuasi dengan Helikopter Basarnas, Satu Korban Anak Berusia 5 Tahun

Tidak hanya memberikan dukungan kepada korban, pihak kampus juga mengambil tindakan tegas terhadap dosen terlapor. Menonaktifan sementara diberlakukan sambil menunggu proses internal berjalan.

“Pada Kamis, 6 November 2025, Ketua Yayasan menetapkan keputusan pembatasan tugas bagi dosen terlapor sebagai langkah preventif untuk mencegah relasi kuasa yang merugikan korban,” jelas RD Manfred.

Keputusan final kemudian diambil pada Rabu, 12 November 2025, dalam rapat Yayasan, yaitu pemberhentian tetap terhadap dosen yang dilaporkan.

Korban diberi tahu mengenai keputusan tersebut pada Senin, 17 November 2025 melalui psikolog kampus, dengan penyampaian yang dibatasi demi menjaga kondisi mental korban.

BACA JUGA:  Modus Membantu Proses Hukum, Oknum Jaksa di NTT Diduga Minta Rp325 Juta dari Kontraktor

Dalam kesempatan yang sama, pihak kampus menyampaikan penghormatan kepada keberanian korban. Rektor RD Mafred menegaskan bahwa universitas tidak menoleransi bentuk apapun dari kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan relasi kuasa.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa kampus harus menjadi tempat yang aman dan bermartabat. Kami berkomitmen memperkuat sistem pelaporan, edukasi, pelatihan, serta program pencegahan bagi seluruh civitas akademika,” ungkap RD Manfred.

Dengan langkah ini, kata Manfred, Unika Santu Paulus Ruteng menegaskan posisinya dengan penanganan kasus kekerasan seksual bukan sekadar prosedur administratif, tetapi komitmen moral dan institusional untuk melindungi korban dan memastikan keadilan berjalan.

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!