Kepala Bulog Ruteng Dimutasi Usai Dilaporkan ke Kejari Manggarai, LPPDM: Jangan Jadikan Alasan Hentikan Kasus

Rabu, 10 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Kepala Bulog Ruteng, Raymond David Wuri (kiri) Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang (kanan) (Dok.istimewa)

Eks Kepala Bulog Ruteng, Raymond David Wuri (kiri) Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang (kanan) (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Ruteng – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai untuk tetap melanjutkan penyelidikan dugaan penyaluran bantuan pangan berupa beras tidak layak konsumsi oleh Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng, meskipun Kepala Bulog Ruteng, Raymond David Wuri, telah dimutasi dari jabatannya.

Ketua LPPDM NTT, Marsel Nagus Ahang, S.H., menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan urusan internal lembaga dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan ataupun memperlambat proses hukum yang sedang berjalan.

“Mutasi itu urusan internal Bulog. Namun proses hukum harus tetap berjalan. Kejaksaan Negeri Manggarai tidak boleh berhenti hanya karena pejabat yang bersangkutan sudah dipindahkan. Dugaan pelanggaran tetap melekat pada fakta dan peristiwa yang telah terjadi,” tegas Ahang dalam keterangannya diterima Redaksi Flobamor.com, Rabu (10/6/2026).

BACA JUGA:  Tiga Jaksa dari Kejari Bantaeng Raih Penghargaan Adhyaksa Award 2025, Kejati Sulsel Agus Salim: Ini Bukti Komitmen Berantas Korupsi

Awal mula Kasus ini setelah sejumlah warga di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, mengeluhkan kualitas beras bantuan yang mereka terima. Beras tersebut berwarna kekuningan, berbau tidak sedap, dan dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.

Tak hanya kualitas beras yang dipersoalkan, warga juga menemukan dugaan pengurangan isi beras per karung. Beras yang seharusnya 10 kilogram diduga hanya berisi 8 hingga 9 kilogram. Selain itu, terdapat dugaan minyak goreng yang disalurkan telah melewati masa kedaluwarsa

BACA JUGA:  Kejati NTT Tahan 5 Tersangka Korupsi MTN Bank NTT, Kerugian Negara Rp50 Miliar

Menindaklanjuti temuan tersebut, LPPDM secara resmi telah mengajukan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai pada 29 April 2026.

Menurut Marsel, laporan yang telah disampaikan itu tidak boleh berhenti sebatas administrasi penerimaan pengaduan. Ia meminta Kejari Manggarai segera melakukan langkah-langkah penyelidikan secara serius, profesional, dan transparan demi mengungkap fakta yang sebenarnya.

BACA JUGA:  Tim Jatanras Polresta Kupang Kota Berhasil Menangkap Dua Eksekutor Curanmor dan Penadah

“Mutasi jabatan tidak menghapus tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan yang dilakukan selama menjabat. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Negeri Manggarai tidak ragu untuk melanjutkan proses penyelidikan hingga tuntas,” tegas Ahang.

Ia menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan siap memberikan data maupun fakta lapangan yang dimiliki guna membantu proses penegakan hukum.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai terang-benderang. Masyarakat berhak mendapatkan bantuan pangan yang layak dan sesuai haknya. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus diusut secara tuntas,” tutup Ahang.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!