Pengawas Proyek KDMP di Desa Pong Majok Menghilang, Dandim Turun Tangan Selesaikan Pembayaran Upah Pekerja

Sabtu, 27 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proyek Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pong Majok (Dok.istimewa)

Proyek Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pong Majok (Dok.istimewa)

Flobamor.com – Di balik tuntasnya persoalan pembayaran upah para pekerja proyek pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur(NTT) muncul polemik terhadap peran pengawas proyek bernama Yos.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Flobamor.com, mandeknya pembayaran upah para pekerja diduga berkaitan dengan minimnya kehadiran Yos di lokasi proyek selama proses pekerjaan pembangunan berlangsung.

Sejumlah sumber menyebutkan, Yos lebih sering berada di wilayah Manggarai Timur maupun Ruteng dibanding menjalankan fungsi pengawasan di lokasi proyek di Desa Pong Majok. Kondisi tersebut diduga menyebabkan koordinasi antara pekerja, pelaksana proyek, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran upah tidak berjalan maksimal.

Akibatnya, pembayaran upah pekerja sempat tertunda hingga menimbulkan keresahan karena sebagian besar buruh menggantungkan kebutuhan hidup keluarga dari penghasilan pekerjaan proyek tersebut.

BACA JUGA:  Polemik Lisensi Pelatih Persamba: Ketua Askab PSSI Mabar Akui Pakai Lisensi C Milik Basri Lohy

Ironisnya, saat Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf. Budiman Manurung, S.E., M.I.P., bersama Danramil 1630-02/Lembor, turun langsung ke lokasi proyek untuk memimpin mediasi dan mencari solusi atas persoalan tersebut, namun Yos tidak berada di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Flobamor.com, ketidakhadiran pengawas proyek itu turut menjadi perhatian sejumlah pihak, sebab posisi pengawas memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proyek, termasuk koordinasi administrasi dan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Meski demikian, berkat mediasi yang difasilitasi Dandim bersama Danramil 1630-02/Lembor dan jajaran, persoalan pembayaran upah buruh pekerja akhirnya berhasil diselesaikan. Seluruh pekerja kini telah menerima hak mereka, sehingga polemik yang sempat menghambat proyek dapat diselesaikan melalui musyawarah.

BACA JUGA:  Ultimatum PMKRI Ruteng: Pastikan Bantuan Gempa di Flores Adil dan Merata Tanpa Pilih Kasih

Kepala tukang proyek, Philipus Adur, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Dandim dan Danramil yang dinilai telah menjadi penengah hingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Philipus, sejak awal para pekerja hanya menginginkan satu hal, yakni hak mereka dibayarkan sesuai kesepakatan kerja.

Keterlambatan pembayaran, kata dia, sempat membuat banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar menggantungkan penghasilan dari pekerjaan proyek tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim dan Bapak Danramil beserta anggota yang sudah hadir memediasi persoalan ini. Kehadiran beliau memberikan harapan bagi kami. Setelah sekian lama menunggu kepastian, akhirnya hak para pekerja dapat dibayarkan. Kami merasa lega karena persoalan ini bisa diselesaikan secara baik, damai, dan penuh kekeluargaan,” ujar Philipus kepada Redaksi Flobamor.com di lokasi proyek, Jumat (26/6/2026)

BACA JUGA:  Luput dari Jeratan Hukum, Penambang Pasir Ilegal di Nangalili Bebas Beroperasi Selama Bertahun-Tahun

Ia menambahkan, selama proses mediasi, segala persoalan dibahas secara terbuka sehingga menghasilkan solusi yang baik dan dapat diterima semua pihak.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Flobamor.com sudah berupaya menghubungi Yos untuk memperoleh klarifikasi terkait informasi mengenai ketidakhadirannya di lokasi proyek serta dugaan minimnya pengawasan yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya pembayaran upah para pekerja.

Namun upaya konfirmasi melalui via chat WhatsApp maupun via telepon tidak pernah digubris.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!