LABUAN BAJO, Flobamor.com – Polemik pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di kawasan wisata Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat resmi melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti berupa tanah dan bangunan Hotel Plago di Pantai Pede, Rabu (18/11/2026).
Eksekusi tersebut ditandai dengan pencabutan papan penyitaan yang sebelumnya terpasang di lokasi. Prosesi serah terima secara simbolis melibatkan Kejari Manggarai Barat, Pemprov NTT, dan PT Sarana Investama Manggabar (SIM).
Namun, pengembalian aset seluas 31.670 meter persegi atau sekitar 3,1 hektare itu membuka kembali lembaran panjang polemik pengelolaan Hotel Plago. Di balik proses pengembalian, tersimpan jejak kerja sama, pemutusan kontrak, gugatan perdata, hingga penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Lantas, bagaimana perjalanan hukum pengelolaan Hotel Plago hingga akhirnya tanah dan bangunan dikembalikan kepada PT SIM?
Pelaksanaan pengembalian barang bukti dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT-615/N.3.24/Fu.1/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Surat tersebut merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung terhadap empat pihak, yakni Bahasili Papan, Thelma Debora Sonya Bana, Lydia Chrisanty Sunaryo, dan Heri Pranyoto.
Sebelumnya, tanah di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, disita penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada 9 September 2023.
Penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pen.Pid-Sus-TPK-SITA/2023/PN Kupang tertanggal 28 Agustus 2023.
Puncaknya, pada Rabu sekitar pukul 11.00 WITA, tim Kejari Manggarai Barat melakukan eksekusi pengembalian barang bukti berupa tanah dan bangunan Hotel Plago di Pantai Pede.
Selanjutnya, prosesi serah terima simbolis dilaksanakan dengan pencabutan papan penyitaan.
Kepala Kejari Manggarai Barat, Yoanes Kardinto, hadir bersama Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Manggarai Barat, Anjasmara Pranda, Melkzon Beri selaku Advokad yang mewakili PT SIM.
Yoanes menegaskan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tanggung jawab Kejaksaan.
Ia menjelaskan, pengembalian barang bukti harus mengikuti amar putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yoanes juga mengingatkan bahwa pengembalian barang bukti dalam perkara pidana tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan keperdataan, hak pengelolaan, maupun pemanfaatan tanah.
Artinya, aspek-aspek hukum lain yang berkaitan dengan objek tersebut tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan dan putusan pengadilan yang relevan.
Jejak Sengketa: PT SIM Pernah Gugat Pemprov NTT dan PT Flobamor
Jauh sebelum eksekusi pengembalian barang bukti dilakukan, pengelolaan Pantai Pede telah lebih dahulu menjadi objek sengketa perdata.
Pada 14 November 2023, Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan sebagian gugatan PT Sarana Investama Manggabar terhadap Pemprov NTT dan PT Flobamor.
Dalam putusan yang dipimpin hakim Florence Katerina, majelis hakim menyatakan Pemprov NTT dan PT Flobamor melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT SIM.
Salah satu poin penting dalam amar putusan adalah perintah kepada kedua tergugat untuk mengembalikan PT SIM sebagai mitra kerja sama bangun guna serah (BGS) berdasarkan perjanjian kerja sama pembangunan hotel dan fasilitas pendukung di Pantai Pede.
Majelis hakim juga menghukum para tergugat membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp15 juta kepada PT SIM.
Selain itu, Pemprov NTT dan PT Flobamor diperintahkan untuk sementara tidak mengalihkan, membebankan, maupun menyerahkan objek perjanjian kerja sama berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan perjanjian kerja sama tertanggal 23 Mei 2014 antara Pemprov NTT dan PT SIM sah serta mengikat.
PT SIM Mengaku Dipecat dan Diusir Sepihak
Kuasa hukum PT SIM, Khresna Guntarto, ketika itu menilai putusan PN Kupang mempertegas adanya tindakan melawan hukum dalam proses pemutusan kerja sama.
Menurut Khresna, Pemprov NTT sebelumnya memutus kerja sama dengan PT SIM, kemudian menunjuk PT Flobamor sebagai mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) untuk mengelola bangunan eks Hotel Plago.
Ia menyebut pemutusan kerja sama dan penunjukan mitra pengganti telah menimbulkan kerugian bagi kliennya.
“Pemecatan sepihak dan pengusiran PT SIM, lalu terjadi penunjukan PT Flobamor sebagai mitra KSP pengganti adalah fakta yang telah terjadi dan tidak bisa dipungkiri, yang mengakibatkan kerugian bagi PT SIM,” ujar Khresna.
Ia juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama tersebut mengatur kontribusi sebesar Rp255 juta per tahun, ditambah pembagian keuntungan sebesar 10 persen pada tahun ke-10.
Khresna turut menyinggung keputusan Gubernur NTT saat itu, Viktor Laiskodat, yang menunjuk PT Flobamor sebagai mitra KSP untuk menggantikan PT SIM.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan kuasa hukum PT SIM dalam sengketa perdata yang berlangsung saat itu.
Persoalan Pantai Pede kemudian berkembang ke ranah pidana, pasalnya, dari Perkara Korupsi, Penyitaan hingga Vonis Bebas 4 Terdakwa
Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyita tanah seluas 31,670 meter persegi yang diatasnya ada bangunan Hotel Plago di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu (9/9/2023). Penyitaan dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT.
Kejati NTT menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT sebesar Rp 8,5 miliar. Mereka adalah Kabid Pemanfaatan Aset sekaligus pengguna barang Thelma DS, Direktur PT Sarana Investama Manggabar (SIM) Heri Pranyoto, Direktur PT Sarana Wisata Internusa Lydia Chrisanty Sunaryo, dan pemodal bernama Bahasili Papan.
Namun, perjalanan hukum perkara justru berakhir dengan putusan berbeda dari tuntutan jaksa.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.
Dalam sidang yang berlangsung pada 3 Maret 2024, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Thelma DS, Heri Pranyoto, Lydia Chrisanty Sunaryo, dan Bahasili Papan.
Hakim menyatakan keempatnya tidak bersalah atas tuduhan korupsi aset berupa tanah dan bangunan Hotel Plago di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Hakim menguraikan serangkaian pertimbangan sebelum menyatakan keempat terdakwa divonis bebas.
Hakim juga memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Selain itu, harkat dan martabatnya juga harus dikembalikan seperti sedia kala. Termasuk barang bukti yang disita pun segera dikembalikan.
Kini, setelah sejumlah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, Kejari Manggarai Barat melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kepada pihak-pihak terkait.***
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini membedakan pelaksanaan putusan pidana dengan riwayat sengketa perdata. Keduanya merupakan proses hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com












