Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GMNI bersama BEM Unika St. Paulus Ruteng menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi DP3AP2KB Manggarai Timur, Selasa (17/11/2026). Foto.Doc: Deni

GMNI bersama BEM Unika St. Paulus Ruteng menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi DP3AP2KB Manggarai Timur, Selasa (17/11/2026). Foto.Doc: Deni

MANGGARAI, Flobamor.com- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik Indonesia St. Paulus Ruteng menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Selasa, 17/11/2026.

Dalam aksi tersebut, massa aksi mendesak Kejari Manggarai segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

GMNI dan BEM Unika Ruteng meminta penyidik untuk segera menetapkan Jefryn Harianto sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Diketahui, Jefryn Harianto merupakan mantan Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.

Saat menyampaikan tuntutan di hadapan Kejari Manggarai, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan transparan dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di instansi tersebut.

Menanggapi tuntutan Mahasiswa, pihak Kejari Manggarai kemudian mengajak perwakilan massa untuk melakukan audiensi langsung di halaman kantor kejaksaan.

BACA JUGA:  Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo

Dalam audiensi tersebut, sejumlah perwakilan GMNI Ruteng menyampaikan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah data terkait dugaan korupsi di Dinas DP3AP2KB Manggarai Timur selama periode 2024 hingga 2025.

Massa aksi juga menyoroti proses pemeriksaan yang disebut telah dilakukan Kejari Manggarai terhadap 390 saksi. Selain itu, mereka mengungkapkan adanya informasi mengenai pengembalian uang sebesar 11 persen yang dikaitkan dengan Jefryn Harianto.

Menurut mereka, sejumlah fakta tersebut perlu menjadi perhatian serius dari penyidik dalam mempercepat penanganan perkara dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Pemeriksaan ratusan saksi dan pengembalian uang tersebut sebenarnya sudah menjadi alat bukti kalau Kadis Kesehatan Manggarai sudah melakukan tindakan korupsi. Hal ini sebenarnya yang memudahkan Kejari Manggarai untuk segera menetapkan Jefryn sebagai tersangka,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam audiensi tersebut.

BACA JUGA:  Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Diduga Tersandung Kasus Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai, Deddi Diliyanto, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut secara profesional.

Ia menegaskan, proses penanganan kasus terus berjalan agar seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manggarai, A. A. Ngurah Wirajaya, turut memberikan penjelasan terkait informasi pengembalian uang sebesar 11 persen dalam kasus dugaan korupsi DP3AP2KB Manggarai Timur.

Menurutnya, pengembalian uang tersebut masih berkaitan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur.

Tidak hanya itu, saat dialog berlangsung bersama pihak Kejari Manggarai, mahasiswa turut melontarkan pertanyaan serius terkait dugaan adanya pihak yang membekingi atau melindungi Jefryn Harianto sehingga menyebabkan penanganan kasus dugaan korupsi DP3AP2KB Manggarai Timur belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.

Menanggapi hal itu, Deddi Diliyanto dengan tegas membantah adanya pihak yang membekingi Jefryn Harianto. Ia memastikan Kejari Manggarai tetap bekerja secara profesional dan mendalami perkara tersebut tanpa intervensi dari pihak mana pun.

BACA JUGA:  Skandal Proyek di Dinas PKO Mabar: CV Diduga Milik Keluarga Bupati Kuasai Belasan Paket Proyek, PPK Diduga Terima Fee 8%

“kami tegaskan, tidak ada pihak manapun yang membekingi saudara Jefryn. Kami berharap masyarakat, mahasiswa dan semua pihak untuk terus mengawal proses penanganan kasus ini,” katanya.

Menutup rangkaian audiensi, massa aksi secara tegas mendesak Kejari Manggarai agar segera menetapkan Jefryn Harianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DP3AP2KB Kabupaten Manggarai Timur.

Mereka menilai, penanganan perkara tersebut tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Massa juga meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi menuntaskan pengusutan dengan mengungkap seluruh pihak yang terlibat berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Massa berharap Kejari Manggarai menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan akuntabel hingga memberikan kepastian hukum kepada publik.***

Penulis : Deni

Editor : Tim Media Flobamor.com

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!