KUPANG, Flobamor.com – Sengketa pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menyimpan babak hukum yang menarik perhatian.
Pengadilan Negeri (PN) Kupang mengabulkan sebagian gugatan perdata PT Sarana Investama Manggabar (SIM) terhadap Pemprov NTT dan PT Flobamor. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan kedua pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT SIM.
Putusan ini berkaitan dengan polemik pemutusan kerja sama pengelolaan Pantai Pede, termasuk pembangunan hotel dan fasilitas wisata di atas lahan milik Pemprov NTT seluas 3,1 hektare.
Majelis hakim yang dipimpin Florence Katerina menyampaikan putusan melalui sistem e-court/e-litigasi pada 14 November 2023.
Salah satu poin penting dalam amar putusan tersebut adalah perintah kepada Pemprov NTT dan PT Flobamor untuk mengembalikan PT SIM sebagai mitra kerja sama bangun guna serah (BGS) berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan hotel dan fasilitas pendukung di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.
Tak hanya itu, kedua tergugat juga dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp15 juta kepada PT SIM.
Majelis hakim turut memerintahkan Pemprov NTT dan PT Flobamor untuk sementara tidak mengalihkan, membebankan, maupun menyerahkan objek PKS berupa tanah dan bangunan di atasnya kepada pihak lain.
Dalam perkara tersebut, hakim menolak eksepsi para tergugat dan mengabulkan gugatan PT SIM untuk sebagian.
PT SIM Sebut Dipecat dan Diusir Secara Sepihak
Kuasa hukum PT SIM, Khresna Guntarto, menilai putusan tersebut mempertegas adanya tindakan melawan hukum dalam proses pemutusan kerja sama antara PT SIM dan Pemprov NTT.
Menurut Khresna, Pemprov NTT sebelumnya memutus kerja sama dengan PT SIM, kemudian menunjuk PT Flobamor sebagai mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) untuk mengelola bangunan eks Hotel Plago.
Padahal, kata dia, majelis hakim menyatakan perjanjian kerja sama tertanggal 23 Mei 2014 antara Pemprov NTT dan PT SIM sah serta mengikat.
“Pemecatan sepihak dan pengusiran PT SIM, lalu terjadi penunjukan PT Flobamor sebagai mitra KSP pengganti adalah fakta yang telah terjadi dan tidak bisa dipungkiri, yang mengakibatkan kerugian bagi PT SIM,” ujar Khresna.
Ia juga menegaskan bahwa kontrak kerja sama tersebut telah mengatur kontribusi sebesar Rp255 juta per tahun, ditambah pembagian keuntungan sebesar 10 persen pada tahun ke-10.
Khresna meminta agar keberadaan kontrak dan proses pemutusan kerja sama tidak diabaikan begitu saja.
Ia bahkan menyinggung keputusan Gubernur NTT saat itu, Viktor Laiskodat, yang menunjuk PT Flobamor sebagai mitra KSP untuk menggantikan PT SIM.
“Fakta tersebut tidak boleh diabaikan dengan seolah-olah tidak pernah terjadi pemecatan dan pengusiran terhadap PT SIM. Bahkan, terdapat keputusan Gubernur Viktor Laiskodat yang menunjuk PT Flobamor sebagai mitra KSP menggantikan PT SIM,” tegasnya.
Pantai Pede, Aset Pemerintah yang Berujung Perkara Hukum
Persoalan pengelolaan Pantai Pede tidak hanya berhenti pada sengketa perdata antara PT SIM, Pemprov NTT, dan PT Flobamor.
Kawasan wisata pantai Pede yang merupakan aset milik Pemprov NTT itu menjadi objek pengusutan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.
Dalam proses pengusutan tersebut, Kejati NTT telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Rheza Herwindo, putra Setya Novanto.
Kini, riwayat kerja sama, pemutusan kontrak, hingga penunjukan mitra pengganti menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum pengelolaan aset Pantai Pede..
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com
