Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tambang Galian C Ilegal Milik CV. Arieldo yang berlokasi di Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT (Foto. Doc: Media Flobamor.com)

Tambang Galian C Ilegal Milik CV. Arieldo yang berlokasi di Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT (Foto. Doc: Media Flobamor.com)

MANGGARAI, Flobamor.com – Aktivitas tambang galian C milik CV ARIELDO di Wae Pesi, Kampung Bongko Golo Sambi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan persoalan serius terkait legalitas pertambangan.

Tambang yang diketahui dikelola pengusaha bernama Lorensius Bagung diduga telah melakukan aktivitas produksi selama bertahun-tahun, meski belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Berdasarkan pantauan langsung Flobamor.com di lokasi, terlihat aktivitas pengerukan material di bantaran Sungai Wae Pesi.

Material hasil kerukan selanjutnya dibawa ke tempat atau mesin penggilingan batu untuk diproses menjadi material siap pakai.

Ironisnya, aktivitas pertambangan itu masih berlangsung hingga kini. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan milik CV ARIELDO di wilayah Kecamatan Reok.

Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT cabang Ruteng, Andreas Kantus, membenarkan bahwa tambang milik Lorensius Bagung yang merupakan pemilik CV Arieldo belum memiliki izin produksi.

“Tambang galian C milik Dani itu belum mengantongi izin produksi. Dia beroperasi sudah bertahun-tahun,” kata Andreas saat dikonfirmasi Media Flobamor.com, Selasa (17/11/2026).

BACA JUGA:  Agen Wisata Bodong Tipu Puluhan WNA, Rp244,2 Juta Raib, 22 Turis China Terlantar di Labuan Bajo

Andreas bahkan mendorong aparat kepolisian, khususnya Polres Manggarai, agar mengambil langkah tegas terhadap aktivitas produksi tambang yang belum memiliki izin tersebut.

Kabid ESDM Ungkap Status Izin CV ARIELDO

Persoalan ini kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi NTT, Victor Eduard Tade, ST.

Awalnya, Victor menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status perizinan tambang tersebut.

“Kami akan segera cek. Nanti saya cek di teman-teman yang menangani perizinan. Untuk informasi lengkapnya saya kasih,” ujar Victor.

Tak lama berselang, Victor menyampaikan informasi mengenai status perizinan CV ARIELDO melalui pesan WhatsApp yang diterima Media Flobamor.com, Selasa (17/11)

Dalam keterangannya, ia menyebut CV ARIELDO memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi seluas 15,28 hektare di Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Izin eksplorasi tersebut tercatat berlaku hingga 28 April 2029.

Meski demikian, kepemilikan izin eksplorasi tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi produksi.

Victor menjelaskan bahwa tahapan perizinan pertambangan meliputi WIUP, IUP Eksplorasi, dan selanjutnya IUP Operasi Produksi.

BACA JUGA:  Ratusan Knalpot Brong Hasil Sitaan Polisi Disulap Jadi Patung Komodo Raksasa di Labuan Bajo

“Untuk CV ARIELDO itu ada Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan ada izin Eksplorasi. Tapi dia belum kantongi izin Produksi,” ungkap Victor.

Keterangan tersebut memperjelas persoalan mendasar dalam aktivitas tambang Galian C Milik CV Arieldo. Perusahaan memang memiliki izin pada tahap wilayah pertambangan dan eksplorasi, tetapi belum mengantongi izin untuk melaksanakan operasi produksi.

Sementara itu, Inspektur Tambang Provinsi NTT, Ishak, menyarankan agar dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin operasi produksi tersebut dilaporkan kepada bagian penegakan hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.

Menurut Ishak, pihaknya siap membantu menghubungkan pengaduan tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh bagian yang berwenang.

“Kita di Kementerian ESDM ada Gakkum. Nanti saya coba bantu emailnya, dan disampaikan pengaduan supaya cepat ditindaklanjuti oleh Gakkum,” jelas Ishak saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan terkait pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang dikenal sebagai galian C, termasuk proses perizinannya, telah diserahkan kepada pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ishak juga menegaskan pentingnya bukti pendukung dalam laporan pengaduan, seperti dokumentasi aktivitas pertambangan dan titik koordinat lokasi.

BACA JUGA:  Polisi Tangkap Dua Terduga Pelaku Distribusi BBM Ilegal di Manggarai Timur

“Nanti saya akan minta bantuan teman-teman Gakkum di Jakarta. Nanti kita teruskan laporan ini berdasarkan pengaduan masyarakat ke Gakkum dengan data pendukung, misalnya foto aktivitas kegiatan dan titik koordinat,” ungkapnya.

Menurut Ishak, dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin produksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum.

Direktur CV ARIELDO Akui Tambang Masih Beroperasi, tetapi Bungkam soal Izin

Di tengah penjelasan sejumlah pejabat ESDM Provinsi NTT. Direktur CV ORILDO selaku pengelola tambang mengakui bahwa aktivitas pertambangan di Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, masih berlangsung hingga saat ini.

Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai dasar legalitas kegiatan produksi, khususnya terkait belum adanya IUP Operasi Produksi sebagaimana disampaikan pihak ESDM, direktur perusahaan tersebut tidak memberikan jawaban.

Ia memilih bungkam dan tidak menjelaskan bagaimana aktivitas produksi tambang dapat terus berjalan meskipun perusahaan disebut belum mengantongi izin operasi produksi.

Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Flobamor.com masih berupaya menghubungi pihak Gakkum Kementerian ESDM dan juga Polres Manggarai untuk dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut.***

Penulis : Deni

Editor : Tim Media Flobamor.com

Berita Terkait

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Selasa, 17 November 2026 - 14:39 WITA

Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Berita Terbaru

error: Content is protected !!