Ruteng, Flobamor .com- Desakan terhadap aparat penegak hukum kembali menggema di jantung Kota Ruteng. Sekitar 30 massa dari Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Polres Manggarai, Senin (23/2/2026), menuntut kepastian hukum atas kematian tragis Restiana Tija alias Resti (30).
Aksi yang berlangsung pukul 10.00 hingga 14.00 WITA itu dipicu lambannya penanganan kasus yang telah berjalan hampir lima bulan tanpa penetapan tersangka. Bagi massa aksi, waktu yang terus berjalan tanpa kepastian adalah luka kedua bagi keluarga korban.
Massa memulai long march dari Perumnas, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong. Dengan kendaraan komando, poster, dan baliho bertuliskan tuntutan keadilan, mereka melintasi sejumlah titik strategis kota sebelum tiba di Mapolres. Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Adrianus Trisno Rahmat, S.H., dengan penanggung jawab Ketua LPPDM Marsel Nagus Ahang, S.H., dan Sekretaris Gregorius Antonius Bocok, S.H.
Orasi disampaikan gabungan aktivis LPPDM dan LBH Nusa Komodo Manggarai. Dari unsur LBH, suara tegas disampaikan Marsel Ahang, Gregorius Bocok, dan Adrianus Trisno Rahmat. Sementara dari LPPDM, Agapitus Jehambut, S.IP., Ave Mojo, dan Olin Jenunur menegaskan bahwa perjuangan ini adalah suara kolektif masyarakat sipil Manggarai, bukan kepentingan satu lembaga semata.
Dalam pernyataan sikapnya, LPPDM menyampaikan dua tuntutan tegas:
* Mendesak penuntasan penyelidikan kasus kematian Restiana Tija secara profesional, transparan, dan akuntabel.
* Mendorong evaluasi dan peningkatan profesionalitas penyelidik serta penyidik Polres Manggarai yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Pemberitahuan aksi telah dilayangkan secara resmi pada 20 Februari 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kronologi Kematian Restiana Tija
Restiana Tija dilaporkan hilang sejak 28 Agustus 2025 setelah meninggalkan Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara. Komunikasi terakhir dengan suaminya terjadi pada 27 Agustus 2025 melalui video call. Sejak itu, ponselnya tidak lagi aktif.
Pada 18 September 2025, warga menemukan jasad perempuan di Kampung Rentung, Desa Golo Ropong, Kecamatan Satarmese Barat, dalam kondisi mengenaskan. Identifikasi kemudian memastikan jasad tersebut adalah Restiana Tija.
Meski indikasi kematian tidak wajar sangat kuat, ekshumasi dan otopsi baru dilakukan pada 26 November 2025 oleh tim medis dari Polda NTT. Saat pemeriksaan dilakukan, kondisi jenazah telah membusuk berat sehingga penyebab kematian tidak dapat dipastikan secara forensik.
Padahal, Pasal 133 dan 134 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan kewajiban penyidik untuk segera melakukan otopsi dalam dugaan tindak pidana tanpa harus menunggu persetujuan keluarga. Keterlambatan tersebut dinilai berdampak serius terhadap kualitas pembuktian.
Berdasarkan SP2HP tertanggal 18 Desember 2025, penyidik telah memeriksa 17 saksi. Dua orang yang dipanggil untuk klarifikasi belum memenuhi panggilan. Keluarga korban juga telah mengajukan enam saksi tambahan melalui pendampingan hukum. Meski Kapolres Manggarai, Hendri Syaputra, sempat menyatakan telah mengantongi identitas terduga pelaku, hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Desakan Pelimpahan ke Polda
Dalam aksi tersebut, LPPDM dan LBH Nusa Komodo Manggarai mendesak agar perkara ini dilimpahkan ke tingkat Polda NTT. Mereka menilai keterbatasan kapasitas di tingkat Polres terlihat dari ketergantungan pada tim ahli Polda dalam proses forensik.
Hak keluarga korban atas kepastian hukum dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lima bulan tanpa tersangka, menurut massa aksi, menjadi indikator bahwa hak konstitusional tersebut belum terpenuhi.
Aksi damai ini menjadi refleksi atas kepercayaan publik yang mulai tergerus. Bagi masyarakat Manggarai, perjuangan belum selesai.
“Selama pelaku belum ditetapkan tersangka, kami akan terus bersuara. Keadilan untuk Resti bukan pilihan, melainkan kewajiban negara, bukan sekadar janji,” tegas perwakilan LPPDM dalam aksi tersebut.
