Ancaman Kapolres Mabar terhadap Penyebar Video Tragedi Cunca Wulang Tuai Kecaman dari Praktisi Hukum

Minggu, 24 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang terhadap Penyebar Video Tragedi Cunca Wulang Tuai Kecaman dari Praktisi Hukum Plasidis Asis Deornay, S.H (Dok.istimewa)

Ancaman Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang terhadap Penyebar Video Tragedi Cunca Wulang Tuai Kecaman dari Praktisi Hukum Plasidis Asis Deornay, S.H (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Labuan Bajo- Pernyataan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang yang mengancam akan mempidanakan masyarakat yang menyebarkan video tragedi maut di kawasan wisata Air Terjun Cunca Wulang menuai kecaman keras dari Praktisi Hukum, Plasidus Asis Deornay, S.H.

Menurut Asis, ancaman tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan hukum dan dapat mencederai prinsip kebebasan berekspresi serta hak publik memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

“Yang seharusnya menjadi fokus aparat adalah mengusut penyebab ambruknya jembatan gantung yang menewaskan dua wisatawan asing, bukan justru mengancam masyarakat yang mendokumentasikan fakta kejadian,” tegas Asis dalam rilis yang diterima Flobamor.com, Minggu (24/5/2026).

BACA JUGA:  Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Ia menilai, dokumentasi video atas sebuah peristiwa publik tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena viral di media sosial. Dalam negara hukum, setiap ancaman pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi unsur tindak pidana konkret.

“Polisi tidak boleh menggunakan ancaman pidana secara serampangan tanpa memikirkan lebih matan, ini fatal,” tegasnya.

Asis juga menyoroti kemungkinan penggunaan UU ITE untuk menjerat penyebar video tragedi tersebut. Menurutnya, UU ITE tidak otomatis melarang penyebaran video kecelakaan atau peristiwa publik, terlebih jika video itu merupakan rekaman asli dan tidak dimanipulasi.

BACA JUGA:  Solidaritas di Desa Sewar: Polisi, Pastor, dan Warga Bersatu Perbaiki Jalan Rusak

“Kalau video itu otentik, tidak mengandung hoaks, dan disebarkan untuk kepentingan informasi publik atau kontrol sosial, maka sangat problematis bila dipidana,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dokumentasi warga atau citizen journalism justru sering menjadi alat penting untuk mengungkap kelalaian pelayanan publik dan mendorong akuntabilitas.

Lebih lanjut, Asis mengingatkan bahwa ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat dapat menimbulkan chilling effect, yakni rasa takut warga untuk mendokumentasikan fakta-fakta penting karena khawatir diproses hukum.

“Ini berbahaya bagi demokrasi. Masyarakat bisa takut merekam kejadian penting, padahal keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pengawasan publik,” tambahnya.

Menurutnya, dalam tragedi Cunca Wulang, perhatian utama seharusnya diarahkan pada dugaan kelalaian pengelola wisata, standar keselamatan fasilitas publik, serta pengawasan pemerintah daerah terhadap destinasi wisata.

BACA JUGA:  Surat Terbuka untuk Uskup Labuan Bajo Soroti Dampak Mutasi Pegawai di Manggarai Barat, Keluarga Disebut Banyak Terpisah

“Jangan sampai perhatian publik dialihkan dari dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, lalu malah sibuk membungkam video kejadian,” kritiknya.

Meski demikian, Asis mengakui bahwa ada batas etika dalam penyebaran konten tragedi, seperti menampilkan korban secara vulgar atau mengeksploitasi kesedihan keluarga. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan etika tidak otomatis dapat dipidanakan.

“Pendekatan yang tepat seharusnya berupa imbauan yang humanis dan proporsional, bukan ancaman pidana yang berlebihan,” tutupnya.

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!