Labuan Bajo, Flobamor.com – Polemik pembagian tanah adat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka persoalan lama yang belum sepenuhnya selesai.
Kali ini, sorotan tertuju pada sejarah kewenangan fungsionaris adat Nggorang dan posisi sejumlah orang yang menggunakan identitas tersebut dalam urusan pengakuan serta penataan tanah.
Nama Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair kembali menjadi sorotan setelah kedudukan keduanya sebagai fungsionaris adat Nggorang dipersoalkan oleh tokoh masyarakat Labuan Bajo, Florianus Surion Adu, atau akrab disapa Fery Adu.
Di balik persoalan ini, terdapat rangkaian sejarah panjang yang perlu ditelusuri. Mulai dari penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah daerah pada 1984, pembentukan lembaga fungsionaris adat pada 10 April 1990, pemberian kuasa kepada Haji Adam Djudie pada 1996, hingga proses penataan tanah yang menurut Florianus telah diselesaikan pada 2013.
Bagi Fery Adu, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang berhak menggunakan nama fungsionaris adat. Lebih dari itu, ia mempertanyakan dasar pembentukan, batas kewenangan, hingga mandat yang dahulu diberikan masih dapat digunakan setelah pekerjaan penataan tanah dinyatakan selesai.
Ia khawatir, penggunaan kembali atribut fungsionaris adat untuk menerbitkan surat pengakuan tanah justru memunculkan persoalan baru bagi masyarakat yang telah menerima pembagian tanah berdasarkan proses penataan sebelumnya.
“Pembagian ulang terhadap tanah yang sudah dibagi itu akan menjadi rancu,” tegas Fery Adu, sapaan akrab Florianus, saat ditemui di kediamannya di Labuan Bajo, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, tanah yang menjadi objek persoalan merupakan tanah komunal atau tanah ulayat peninggalan Kedaluan Nggorang.
“Tanah tersebut bukan milik satu keluarga atau kelompok keluarga tertentu, tetapi tanah adat yang pengelolaannya dahulu melibatkan para tua adat dan tua kampung,” tegasnya.
1984: Awal Penyerahan Tanah Ulayat Nggorang
Untuk memahami akar persoalan, Fery Adu mengajak menelusuri kembali sejarah penataan tanah adat Nggorang yang bermula pada 1984.
Saat itu, kata Fery Adu, sejumlah tokoh adat, termasuk Tua Golo dan Tua Kampung, bersama-sama melakukan penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, proses tersebut melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan. Di antaranya Tua Golo Nggorang Haku Mustafa, Haji Ishaka selaku Kepala Hamente Nggorang atau kepala desa pada masa Orde Baru, Tua Kampung Wae Kelambu almarhum Umpu Jempo, Kepala Kampung Nduli almarhum Alo Solo, Tua Golo Wae Kesambi Ampor, Tua Golo Lancang Yoseph Habun, serta pegawai kecamatan Muhammad Said.
Dalam dokumen sejarah yang dijelaskan Fery Adu, Kepala Kampung Sernaru yang namanya Isaka tercatat sebagai pihak yang menyetujui penyerahan tanah tersebut.
Penyerahan itu turut disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Di antaranya mantan Camat Gabriel Gampur, Kepala Desa Labuan Bajo Kuba Usman, Camat Komodo Raimundus Rambu, Kepala Desa Wae Kelambu Mateus Misi, Kapolsek Komodo Simon Jalesy, Amatus Teras yang mewakili Kapolres Manggarai saat itu, serta Kepala Kantor Agraria Ahmad Musa.
Sejumlah anggota DPRD Tingkat II Manggarai, termasuk Yusuf Jaman dan Bone Daud, juga tercatat sebagai saksi. Selain itu, terdapat unsur TNI, pemerintahan, dan tokoh masyarakat lainnya.
Fery Adu mengungkapkan, penyerahan tanah pada 1984 tersebut pada tahap awal merupakan pengakuan dan keterangan mengenai penguasaan tanah berdasarkan riwayat garapan.
Artinya, penyerahan kepada pemerintah daerah kala itu tidak serta-merta berarti seluruh tanah langsung dibagikan kepada masyarakat secara perorangan.
Proses penataan dan pembagian tanah kemudian dilakukan melalui mekanisme kelembagaan adat yang dibentuk secara khusus.
1990: Fungsionaris Adat Dibentuk untuk Menata Tanah
Enam tahun setelah penyerahan tanah ulayat, tepatnya 10 April 1990, para tua adat dan tua kampung sepakat membentuk lembaga fungsionaris adat.
Menurut Fery Adu, pembentukan lembaga tersebut bertujuan mempermudah proses penataan tanah tanpa harus terus-menerus melibatkan seluruh tua adat dan tua golo dalam setiap urusan teknis.
Dalam struktur awal, Isaka dipercaya sebagai ketua, sedangkan Haku Mustafa menjabat wakil ketua.
Lembaga itu dibentuk secara khusus untuk mengurus penataan dan pembagian tanah komunal Nggorang kepada masyarakat, termasuk untuk kepentingan pemerintah maupun pihak swasta.
Fery Adu menegaskan bahwa lembaga tersebut sejak awal memiliki tugas terbatas, yakni menyelesaikan penataan tanah adat yang belum terbagi secara teratur.
“Lembaga itu bukan jabatan permanen yang dapat diwariskan kepada keturunan pengurusnya. Pembentukannya hanya sebatas kepanitiaan ad hoc untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,” pintanya.
“Fungsinya untuk menata dan membagi tanah. Bukan untuk menjadi lembaga yang terus-menerus membagikan tanah setelah seluruh pekerjaan selesai,” tuturnya.
1996: Surat Kuasa Haji Adam Djudie dan Batas Kewenangannya
Jejak berikutnya terlihat dalam surat penyerahan kuasa tertanggal 1 November 1996. Dalam proses penataan tanah, para fungsionaris adat memberikan mandat kepada sejumlah orang untuk membantu pelaksanaan pembagian di lapangan.
Salah satu nama yang tercantum dalam dokumen sejarah tersebut adalah Haji Adam Djudie.
Melalui surat itu, Haji Ishaka dan Haku Mustafa menyerahkan kuasa kepada Haji Adam Djudie untuk bertindak atas nama fungsionaris adat atau tua adat Nggorang dalam pelaksanaan tugas penataan tanah ulayat.
Kewenangan yang diberikan meliputi membantu membagi dan menunjukkan batas-batas tanah kepada masyarakat yang berhak menerima pembagian.
Namun, surat tersebut juga memuat sejumlah batasan. Haji Adam Djudie tetap diwajibkan memperoleh persetujuan pihak pemberi kuasa, melaporkan hasil pembagian, mencantumkan nama penerima, melengkapi peta lokasi, dan mendokumentasikan seluruh proses penataan tanah.
Bahkan, bukti penyerahan tanah harus ditandatangani oleh pihak pertama, yakni Haji Ishaka dan Haku Mustafa.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri bagaimana kewenangan fungsionaris adat dijalankan pada masa itu.
Fery Adu menilai, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembagian tanah tidak dapat dilakukan berdasarkan keputusan sepihak orang yang ditugaskan di lapangan. Ada pemberi kuasa, ada kewajiban pelaporan, dan ada prosedur yang harus dipenuhi.
2013: Penataan Tanah Diklaim Telah Rampung
Setelah melalui proses panjang selama bertahun-tahun, Fery Adu menyatakan penataan dan pembagian tanah adat Nggorang akhirnya diselesaikan pada 2013.
Menurut dia, seluruh pekerjaan yang menjadi mandat lembaga fungsionaris adat telah dituntaskan.
“Tanah yang sebelumnya merupakan tanah komunal telah dibagikan kepada masyarakat, dengan masing-masing penerima memiliki riwayat penguasaan, dokumen, serta saksi batas,” ujarnya.
Atas dasar itu, Fery Adu berpandangan bahwa fungsi lembaga fungsionaris adat yang dibentuk khusus untuk penataan tanah telah berakhir setelah seluruh tugasnya selesai.
Menurutnya, lembaga yang sejak awal dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu tidak semestinya terus dijadikan dasar legitimasi kewenangan tanpa batas waktu, terlebih ketika mandat awal pembentukannya telah selesai.
“Kalau tugasnya sudah selesai, tidak bisa kemudian kewenangan itu terus digunakan seolah-olah lembaganya masih memiliki hak untuk membagikan tanah,” Tegas Fery Adu.
Haji Ramang dan Syair: Siapa yang Memberikan Mandat?
Persoalan kemudian mengarah pada Haji Ramang dan Syai yang menggunakan identitas fungsionaris adat Nggorang dalam urusan tanah.
Fery Adu mempertanyakan dasar pengangkatan keduanya, termasuk dokumen yang menjadi landasan untuk menjalankan kewenangan dalam urusan pengakuan dan penataan tanah adat.
Ia secara khusus menyoroti kedudukan Haji Ramang yang merupakan anak dari Isaka.
Menurutnya, hubungan keluarga dengan tokoh adat terdahulu tidak otomatis memberikan kewenangan untuk meneruskan jabatan atau mandat yang sebelumnya diberikan untuk tugas tertentu.
Karena itu, ia meminta penjelasan terbuka mengenai siapa yang memberikan legitimasi kepada Haji Ramang dan Syair untuk kembali menjalankan fungsi fungsionaris adat.
“Tugas fungsionaris itu ada batas waktunya dan tidak bisa diwariskan,” tegasnya.
Fery Adu khawatir, tanpa kejelasan dasar kewenangan, masyarakat yang sebelumnya telah menerima pembagian tanah justru kembali dihadapkan pada ketidakpastian, terlebih apabila muncul surat-surat pengakuan baru yang berpotensi bertentangan dengan riwayat pembagian tanah sebelumnya.
Minta Bupati Buka Ruang Klarifikasi
Menghadapi persoalan tersebut, Fery Adu meminta Bupati Manggarai Barat bersama camat dan kepala desa memfasilitasi pertemuan terbuka antara pihak-pihak yang terlibat.
Ia mengusulkan agar seluruh dokumen penting dibuka dan diperiksa bersama. Mulai dari dokumen penyerahan tanah tahun 1984, pembentukan lembaga fungsionaris adat pada 1990, surat penyerahan kuasa tahun 1996, hingga dokumen hasil penataan tanah yang menurutnya telah diselesaikan pada 2013.
Menurut dia, forum tersebut penting untuk menjawab siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana batas mandatnya, dan apa dasar penerbitan surat-surat pengakuan tanah yang muncul belakangan.
Ia juga mengingatkan agar proses dan kesepakatan yang telah dirintis para pendahulu tidak diabaikan begitu saja.
“Jangan sampai apa yang sudah ditata oleh orang-orang terdahulu justru dirusak oleh klaim baru yang tidak jelas dasar dan kewenangannya,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Flobamor.com telah berupaya menghubungi Haji Ramang untuk meminta klarifikasi dan tanggapan terkait polemik tersebut. Namun, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon belum mendapat respons.
Redaksi Flobamor.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Haji Ramang Ishaka, Muhamad Syair, dan seluruh pihak terkait untuk menjelaskan dasar kedudukan, mandat, dan kewenangan mereka dalam urusan tanah adat Nggorang.
Penulis : Deni
Editor : Tim Redaksi Media Flobamor.com
