Kunjungan Kapolresta Kupang ke Kejari: Pastikan Penegakan Hukum Selaras dengan KUHP Baru

Jumat, 30 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Kupang, Flobamor.com – Komitmen memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum terus ditunjukkan di Kota Kupang. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Djoko Lestari, S.I.K., M.M., melaksanakan kunjungan kerja resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Rabu (21/1/2026).

Kunjungan strategis ini disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, S.H., M.Hum., bersama jajaran Kepala Seksi di lingkungan Kejari. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergitas penegakan hukum, khususnya menghadapi dinamika regulasi nasional yang baru.

Bahas Transisi KUHP dan KUHAP Baru
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi menaruh perhatian besar pada implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

BACA JUGA:  Kejati NTT Tahan 5 Tersangka Korupsi MTN Bank NTT, Kerugian Negara Rp50 Miliar

Masa transisi penerapan aturan baru ini dinilai membutuhkan kesamaan persepsi dan koordinasi yang kuat antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar tidak menimbulkan kendala teknis dalam proses penanganan perkara di lapangan.

Kapolresta Kupang Kota menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis demi menjaga penegakan hukum tetap berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:  Peduli Kemanusiaan, Bhabinkamtibmas Polsek Lembor Sambangi Pekerja Galian Pasir di Tengah Cuaca Buruk

“Diskusi ini sangat diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan aturan baru. Dengan begitu, penegakan hukum di Kota Kupang dapat berjalan beriringan dan profesional,” ujar Kombes Pol. Djoko Lestari.

Senada dengan Kajari Kota Kupang, Shirley Manutede mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk nyata penguatan Criminal Justice System (CJS) di wilayah hukum Kota Kupang.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif sejak tahap penyidikan hingga penuntutan guna mewujudkan proses hukum yang berkeadilan.
“Kami sangat menyambut baik inisiatif Kapolresta. Kejaksaan siap berkolaborasi secara teknis agar penerapan pasal-pasal dalam KUHP baru ini dapat terimplementasi dengan baik demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Shirley.

BACA JUGA:  Pemerintah Resmi Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri hingga 12 Persen Mulai November 2025

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas kerja kedua lembaga, sekaligus memberikan pelayanan hukum yang lebih prima bagi seluruh masyarakat Kota Kupang.

Sinergi Polri dan Kejaksaan menjadi kunci penting dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan, berkeadilan, dan menjawab kebutuhan masyarakat di era regulasi baru.

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!