Kunker Komisi III DPR RI di NTT: BKH Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas dan Transparan

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beni Kabur Harman (kiri) Kejati NTT (Kanan) (Dok.istimewa)

Beni Kabur Harman (kiri) Kejati NTT (Kanan) (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Kupang — Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu.

Kegiatan berlangsung pada Rabu (22/4/2026) di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi NTT, dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum sekaligus menyerap aspirasi dari daerah.

Kunjungan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Benny Kabur Harman, S.H., bersama anggota tim, yakni Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., Sp.N., Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., dan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, S.E., B.Bus.Man., M.H.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., bersama jajaran, termasuk para Asisten dan 22 Kepala Kejaksaan Negeri se-wilayah hukum Kejati NTT.

Kunker Komisi III DPR RI di NTT: BKH Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas dan Transparan
Jajaran Komisi III DPR RI melakukan sesi foto bersama Kapolda NTT, didampingi Wakapolda, serta para Kapolres Se- NTT (Dok.istimewa)

Selain itu, dari unsur kepolisian, hadir Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda serta para Kapolres se-NTT. Sementara itu, Plh. Kepala BNN Provinsi NTT, Dominikus Tupen Sabon, S.Pt., juga hadir bersama jajaran.

BACA JUGA:  KPK OTT Wali Kota Madiun, Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

Dalam sambutannya, Benny Kabur Harman menegaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak sekadar agenda rutin, tetapi merupakan upaya konkret DPR RI dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

“NTT memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek geografis maupun sosial. Karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta sinergi yang kuat antar lembaga,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti sejumlah isu krusial di wilayah NTT, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peredaran narkotika yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Menurutnya, pendekatan penegakan hukum harus dibarengi dengan strategi pencegahan dan edukasi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kapolda NTT, Rudi Darmoko, dalam paparannya mengungkapkan bahwa dinamika kejahatan di wilayah NTT menunjukkan tren yang semakin kompleks.

BACA JUGA:  Diduga Peras Kontraktor di Kupang, Kajari Medan dan Pejabat Kejati NTT Dilaporkan ke KPK

Ia menyebut, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembenahan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

“Namun demikian, kami masih dihadapkan pada tantangan nyata, seperti luasnya wilayah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya.

Kunker Komisi III DPR RI di NTT: BKH Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas dan Transparan
Jajaran Komisi III DPR RI melakukan sesi foto bersama Kepala Kejati NTT beserta Jajaran, dan 22 kepala Kejaksaan Negeri Se-Wilayah hukum Kejati NTT (Dok.istimewa)

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, memaparkan capaian kinerja institusinya, termasuk dalam hal penanganan perkara, realisasi anggaran, serta upaya penyelamatan keuangan negara.

Ia juga mengakui adanya sejumlah kendala struktural yang mempengaruhi optimalisasi kinerja.

“Keterbatasan anggaran, kondisi wilayah, serta kompleksitas perkara menjadi tantangan yang terus kami hadapi. Namun, kami tetap berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap penanganan kasus,” ujarnya.

Dari sisi pemberantasan narkotika, Plh. Kepala BNNP NTT, Dominikus Tupen Sabon, menyoroti masih terbatasnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki.

BACA JUGA:  Jelang Hari Bhayangkara ke -79, Polres Mabar Gelar Safety Riding, Perkuat Edukasi Tertib Berlalu Lintas

Meski demikian, pihaknya terus berupaya melakukan pengungkapan kasus sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para penyalahguna.

“Ke depan, penguatan kelembagaan serta dukungan kebijakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan narkotika di NTT,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, para anggota Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai masukan dan catatan kritis, mulai dari penguatan pengawasan dana desa, penanganan konflik sosial, hingga perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dialog yang berlangsung dinamis ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berkeadilan.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, meningkatkan integritas, serta memastikan bahwa penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan secara optimal, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penulis/Editor: Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!