Flobamor.com, Kupang — Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu.
Kegiatan berlangsung pada Rabu (22/4/2026) di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi NTT, dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum sekaligus menyerap aspirasi dari daerah.
Kunjungan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Benny Kabur Harman, S.H., bersama anggota tim, yakni Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., Sp.N., Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., dan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, S.E., B.Bus.Man., M.H.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., bersama jajaran, termasuk para Asisten dan 22 Kepala Kejaksaan Negeri se-wilayah hukum Kejati NTT.
Selain itu, dari unsur kepolisian, hadir Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda serta para Kapolres se-NTT. Sementara itu, Plh. Kepala BNN Provinsi NTT, Dominikus Tupen Sabon, S.Pt., juga hadir bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Benny Kabur Harman menegaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak sekadar agenda rutin, tetapi merupakan upaya konkret DPR RI dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
“NTT memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek geografis maupun sosial. Karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta sinergi yang kuat antar lembaga,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti sejumlah isu krusial di wilayah NTT, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peredaran narkotika yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Menurutnya, pendekatan penegakan hukum harus dibarengi dengan strategi pencegahan dan edukasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kapolda NTT, Rudi Darmoko, dalam paparannya mengungkapkan bahwa dinamika kejahatan di wilayah NTT menunjukkan tren yang semakin kompleks.
Ia menyebut, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembenahan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
“Namun demikian, kami masih dihadapkan pada tantangan nyata, seperti luasnya wilayah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, memaparkan capaian kinerja institusinya, termasuk dalam hal penanganan perkara, realisasi anggaran, serta upaya penyelamatan keuangan negara.
Ia juga mengakui adanya sejumlah kendala struktural yang mempengaruhi optimalisasi kinerja.
“Keterbatasan anggaran, kondisi wilayah, serta kompleksitas perkara menjadi tantangan yang terus kami hadapi. Namun, kami tetap berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap penanganan kasus,” ujarnya.
Dari sisi pemberantasan narkotika, Plh. Kepala BNNP NTT, Dominikus Tupen Sabon, menyoroti masih terbatasnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki.
Meski demikian, pihaknya terus berupaya melakukan pengungkapan kasus sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para penyalahguna.
“Ke depan, penguatan kelembagaan serta dukungan kebijakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan narkotika di NTT,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, para anggota Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai masukan dan catatan kritis, mulai dari penguatan pengawasan dana desa, penanganan konflik sosial, hingga perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Dialog yang berlangsung dinamis ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berkeadilan.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, meningkatkan integritas, serta memastikan bahwa penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan secara optimal, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penulis/Editor: Redaksi Flobamor.com
