Labuan Bajo Darurat Mafia Tanah! Kepala BPN Manggarai Barat Kembali Dijadwalkan Diperiksa Penyidik Polres

Senin, 8 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya (Dok.istimewa)

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya (Dok.istimewa)

Flobamor.com – Penyidik Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat Daniel Lionesi yang tidak hadir memenuhi panggilan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah.

Kasus ini melibatkan seorang pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, berinisial S (50). Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Kasus berawal dari laporan warga bernama Frans Subur (59) yang menduga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah miliknya di kawasan Boe Batu, Labuan Bajo, diubah secara sepihak tanpa sepengetahuannya.

BACA JUGA:  Bos Agen Travel Labuan Bajo Bebas dari Tahanan Usai Kembalikan Uang Wisatawan Asing Rp85,2 Juta

Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar surat keberatan yang diajukan kuasa hukum pengusaha asal Surabaya tersebut.

Berdasarkan surat itu, BPN Manggarai Barat mengembalikan berkas permohonan peralihan hak milik Frans pada Agustus 2025.

Proses pengembalian ini diduga tidak sesuai mekanisme dan peraturan pertanahan yang berlaku.

BACA JUGA:  Jaksa Bongkar Dugaan Korupsi Bansos PKH, Kantor Dinsos Wonosobo Digeledah, Ratusan ATM Penerima Manfaat Disita

Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, melalui Kasat Reskrim AKP Lufthi Darmawan Aditya menegaskan, pemeriksaan terhadap pimpinan BPN diperlukan untuk mengklarifikasi apakah langkah yang diambil instansi tersebut telah sesuai standar operasional prosedur.

“Kami ingin melihat apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang turut memperkuat dugaan pemalsuan dokumen ini. Polri bekerja berdasar fakta dan undang-undang,” ujarnya kepada wartawan di Labuan Bajo, Senin (8/6/2026) Siang.

BACA JUGA:  Kajati NTT Serukan Gerakan Berantas Korupsi di Rakernas Kejaksaan Tahun 2025

Pemeriksaan awal yang dijadwalkan hari ini batal karena Kepala BPN berhalangan hadir. Penyidik menyatakan akan segera mengirim surat panggilan kedua dalam pekan ini.

Polisi menekankan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan mengimbau seluruh pihak yang terlibat bersikap kooperatif agar kasus ini terungkap secara terang benderang.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!