Kadis PKO Mabar Tegaskan SPMB 2026/2027 Gratis, Sekolah Dilarang Pungut Biaya Pendaftaran

Kamis, 11 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias.(Dok.istimewa)

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias.(Dok.istimewa)

Flobamor.com – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias, menegaskan bahwa proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 pada jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri, termasuk sekolah swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak dipungut biaya alias gratis.

Penegasan tersebut disampaikan Agustinus Gias guna memastikan seluruh satuan pendidikan mematuhi ketentuan pemerintah dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Saya meminta seluruh kepala sekolah untuk mematuhi aturan yang berlaku, baik Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen, surat edaran KPK, maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” kata Agustinus saat ditemui wartawan, Rabu (10/6/2026).

BACA JUGA:  Publik Dibuat Heboh! Video Penggerebekan Rumah Dinas Kalapas Waingapu dan Sosok Gadis 19 Tahun Kembali Viral, Ternyata...

Menurutnya, seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB, termasuk biaya pendaftaran dan administrasi lainnya di sekolah negeri maupun sekolah swasta penerima BOS, telah dialokasikan melalui dana BOS sehingga tidak boleh dibebankan kepada orang tua atau wali murid.

“Seluruh biaya pendaftaran dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan SPMB bagi sekolah negeri dan sekolah swasta penerima BOS dialokasikan dari dana BOS. Tidak boleh ada pungutan apa pun kepada orang tua atau wali murid,” tegasnya.

Selain melarang pungutan biaya pendaftaran, Dinas PKO Manggarai Barat juga menegaskan sejumlah larangan lain yang wajib dipatuhi pihak sekolah selama pelaksanaan SPMB. Sekolah negeri dan sekolah swasta penerima BOS dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun terkait penerimaan siswa baru.

BACA JUGA:  Badan Gizi Minta Tambahan Rp 118 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2026

Sekolah negeri juga dilarang mengadakan maupun memfasilitasi pengadaan pakaian seragam sekolah yang dapat membebani orang tua siswa. Selain itu, sekolah tidak diperbolehkan menambah jumlah peserta didik maupun rombongan belajar (rombel) melebihi kapasitas daya tampung yang telah ditetapkan.

Agustinus menekankan bahwa seluruh proses penerimaan peserta didik baru harus berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

BACA JUGA:  Surat Pengukuhan Tanah Warga Diduga Dipersulit, Sikap Diam Fungsionaris Adat Nggorang Dipertanyakan

Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya SPMB. Jika ditemukan adanya dugaan pungli atau pelanggaran aturan selama proses penerimaan siswa baru, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Dinas PKO Manggarai Barat.

“Kalau ditemukan adanya indikasi pungli saat pendaftaran, mohon segera dilaporkan ke Dinas setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dinas PKO Manggarai Barat berharap pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya pendaftaran

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!