Flobamor.com — Di tengah suasana duka pascagempa yang mengguncang Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena melantik Fransiskus Sales Sodo atau Hans Sodo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi NTT.
Pelantikan berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Jumat (28/8/2026).
Usai dilantik, Hans Sodo langsung menghadapi lima mandat penting dari Gubernur Melki Laka Lena. Mandat tersebut berkaitan dengan pembenahan birokrasi, percepatan pelayanan publik, penguatan integritas hingga pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan.
Pelantikan Hans Sodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/TPA/Tahun 2026 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, tertanggal 21 Agustus 2026.
Sejumlah pejabat menghadiri prosesi tersebut, di antaranya pimpinan DPRD NTT, para bupati dan wakil bupati, kepala OPD, Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, serta pimpinan BUMD dan BUMN.
Dalam sambutannya, Melki menegaskan bahwa Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Posisi tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh mesin birokrasi bergerak searah dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
1. Bangun Birokrasi Solid, Hilangkan Ego Sektoral
Mandat pertama, Melki meminta Hans Sodo membangun birokrasi yang solid sekaligus menghilangkan ego sektoral antar-OPD.
Menurutnya, perbedaan tugas dan fungsi tidak boleh menjadi alasan bagi perangkat daerah untuk bekerja sendiri-sendiri.
“Kita boleh berbeda tugas dan fungsi, tapi kita punya satu tujuan, melayani rakyat Nusa Tenggara Timur,” kata Melki.
Ia ingin seluruh OPD memiliki semangat yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
2. Jangan Biarkan Kebijakan Berhenti di Atas Kertas
Mandat kedua, Melki meminta kebijakan pemerintah tidak berhenti sebagai rencana atau dokumen birokrasi.
Setiap visi dan program pemerintah harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita butuh birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Visi dan program pemerintah harus menjadi kegiatan nyata yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam hal ini, Sekda memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi antar-OPD berjalan efektif sehingga program pemerintah tidak tersendat pada persoalan administratif.
3. Bergerak Cepat, tetapi Tetap Taat Aturan
Mandat ketiga menyangkut kecepatan birokrasi sekaligus akuntabilitas.
Melki meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terlalu lama menunggu ketika menghadapi persoalan mendesak, khususnya terkait bencana, kemiskinan dan pembangunan.
“Ketika masyarakat menghadapi bencana, kemiskinan dan pembangunan, perangkat daerah harus hadir dengan solusi riil. Kita harus bekerja cepat, tapi harus berpayung pada aturan,” tegas Melki.
Pesan tersebut menjadi tantangan bagi birokrasi NTT untuk semakin responsif, namun tetap bekerja berdasarkan aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Integritas Jadi Fondasi
Mandat keempat adalah menjaga integritas.
Melki menegaskan, integritas harus menjadi fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Hans Sodo diminta memastikan integritas tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan pemerintahan.
5. Birokrasi Harus Adaptif dan Inovatif
Mandat kelima, Melki meminta Hans Sodo membangun birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat menuntut pemerintah untuk terus mengubah cara kerja agar pelayanan publik tidak tertinggal.
“Dunia berubah, teknologi berubah, masyarakat berubah, cara kerja pemerintah juga harus berubah,” katanya.
Karena itu, Melki mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan digitalisasi dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat dan prima.
Lima Mandat, Pekerjaan Besar Hans Sodo
Lima mandat tersebut kini menjadi pekerjaan awal Hans Sodo setelah resmi menduduki jabatan Sekda definitif NTT.
Dengan posisi strategisnya, Hans Sodo dituntut mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan memastikan roda birokrasi Pemerintah Provinsi NTT bergerak lebih efektif.
Tantangannya bukan kecil, membangun birokrasi yang tidak hanya pandai menyusun kebijakan, tetapi juga cepat bergerak dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan pembangunan dan situasi pascagempa Flores, lima mandat Melki Laka Lena menjadi pijakan awal bagi Hans Sodo untuk membuktikan bahwa birokrasi NTT mampu bekerja lebih solid, cepat, berintegritas, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis : Deni
Editor : Tim Redaksi Flobamor.com
