Bantu Pulihkan Rutan Pascagempa, 171 Warga Binaan Ruteng Diusulkan Dapat Remisi

Jumat, 4 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Flobamor.com- Sebanyak 171 warga binaan Rutan Kelas IIB Ruteng mendapat remisi khusus dan remisi tambahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imipas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Pemberian remisi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sikap kooperatif para warga binaan, terutama karena mereka turut membantu petugas dalam pemulihan fasilitas Rutan Ruteng yang terdampak bencana gempa bumi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, mengatakan para warga binaan menunjukkan sikap positif di tengah kondisi darurat pascabencana.

BACA JUGA:  Breaking News! Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Uang dari Sejumlah Proyek

Meski berada dalam situasi yang serba terbatas, mereka dinilai tetap tenang dan bahu-membahu bersama petugas maupun pekerja untuk memperbaiki sejumlah sarana rutan yang mengalami kerusakan.

“Sikap positif dan rasa tanggung jawab ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk mengusulkan remisi khusus. Selama warga binaan mengikuti pembinaan dengan baik, seluruh hak integrasi maupun remisi dipastikan terpenuhi,” ujar Mashudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi usai melepas secara simbolis bantuan sosial bagi masyarakat terdampak gempa bumi Flores di halaman Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9/2026).

BACA JUGA:  Penyaluran Bantuan Pascagempa di Kecamatan Lembor Berjalan Bertahap dari Desa ke Desa

Mashudi menegaskan, pihaknya berkomitmen memperjuangkan usulan pemberian remisi khusus maupun remisi tambahan bagi warga binaan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tidak hanya soal remisi, Mashudi juga meminta Kepala Rutan Kelas IIB Ruteng, Roby Fernandez, segera menindaklanjuti aspirasi warga binaan terkait penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) serta penerapan pidana alternatif sesuai ketentuan KUHP baru.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menjaga perilaku selama menjalani masa pidana.

BACA JUGA:  Kos Teddy Homestay di Labuan Bajo Milik Eks Politisi Golkar Diduga Jadi Tempat Prostitusi Online

Di sisi lain, pemenuhan hak integrasi juga dinilai penting untuk mempercepat proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan nantinya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih baik.

Dengan demikian, keterlibatan warga binaan dalam membantu pemulihan Rutan Ruteng pascabencana tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan hak mereka selama menjalani masa pidana.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!