Optimalkan Restorative Justice, Aspidum Kejati NTT Gelar Supervisi di Empat Kejari

Selasa, 8 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Flobamor.com- Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Agung, Mohamad Ridosan, S.H., M.H., bersama jajaran, telah selesai melakukan kegiatan supervisi di empat wilayah kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut dimulai sejak 18 hingga 22 Maret 2025 lalu.

Kegiatan ini menyasar di empat Kejari di NTT diantaranya: Kejari Ende, Kejari Ngada, Kejari Manggarai, dan Kejari Manggarai Barat. Tujuan utama supervisi ini adalah memastikan penanganan perkara tindak pidana umum berjalan sesuai prosedur hukum serta mengoptimalkan penerapan restorative justice (keadilan restoratif).

Tujuan Supervisi: Penegakan Hukum dan Efektivitas Restorative Justice

BACA JUGA:  PWI NTT Matangkan Persiapan Jelang Peringatan HPN 2026

Menurut Mohamad Ridosan, supervisi bidang tindak pidana umum merupakan langkah strategis untuk memantau konsistensi penerapan hukum dan administrasi penanganan perkara.

“Kami melakukan pengecekan administrasi melalui Case Management System (CMS), cross-check berkas perkara, serta memberikan arahan terkait penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif,” ujar Mohamad

Ia menjelaskan bahwa, hal ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan dialog, pemulihan hubungan, dan ganti rugi bagi korban, alih-alih hanya mengedepankan hukuman.

BACA JUGA:  Jaksa Bongkar Dugaan Korupsi Bansos PKH, Kantor Dinsos Wonosobo Digeledah, Ratusan ATM Penerima Manfaat Disita

Pelaksanaan dan Output yang Diharapkan

Selama lima hari, tim supervisi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara di empat Kejari. Beberapa langkah teknis yang dilakukan meliputi:

1. Verifikasi kelengkapan administrasi perkara melalui CMS.

2. Pemeriksaan kesesuaian penerapan pasal hukum dalam berkas perkara.

3. Pembinaan untuk optimalisasi restorative justice dalam penyelesaian kasus.

Ridosan menegaskan, output yang diharapkan adalah terciptanya standar penanganan perkara yang seragam, akurat, dan berkeadilan.

“Kami ingin memastikan setiap kasus tidak hanya tuntas secara prosedural, tetapi juga memberi rasa keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Dukungan untuk Kejari di Wilayah Terpencil

BACA JUGA:  Lawan Koruptor, Presiden Prabowo Dukung Undang-undang Perampasan Aset

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas Kejari di daerah terpencil. Sebagai contoh, Kejari Manggarai Barat dan Ngada kerap menghadapi kendala sumber daya manusia dan infrastruktur. Melalui supervisi, tim pusat memberikan solusi praktis, termasuk peningkatan penggunaan teknologi CMS untuk mempercepat proses administrasi.

Kegiatan supervisi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana umum di seluruh Indonesia.

“Dengan pendekatan restorative justice, Kejaksaan Agung berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai kemanusiaan, sesuai mandat reformasi hukum di Indonesia,”tegas Mohamad.

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!