Diduga Sarat Praktik Ilegal, LPPDM Minta Kapolda NTT dan Polres Mabar Usut Forum Keagenan Kapal Labuan Bajo

Rabu, 7 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang, S.H (foto istimewa)

Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang, S.H (foto istimewa)

Labuan Bajo, Flobamor.com — Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) secara tegas mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kapolres Manggarai Barat untuk segera memproses secara hukum pengurus pusat Forum Komunikasi Keagenan Kapal (FOKAL) Labuan Bajo yang diduga beroperasi secara ilegal dan merugikan pelaku usaha kapal wisata.

Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang, S.H, menegaskan bahwa FOKAL Labuan Bajo tidak memiliki dasar hukum yang sah, namun berani menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor 001/PP.FOKAL/X/2023. Lebih jauh, forum tersebut diduga mewajibkan pemilik kapal membayar pungutan sebesar Rp10 juta per kapal, dengan dugaan keterlibatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo.

“Ini bukan persoalan sepele. Ada dugaan praktik pungutan liar yang terstruktur dan memberatkan pengusaha kapal. Kami meminta aparat kepolisian bertindak cepat dan tegas,” ujar Marsel kepada media Flobamor.com, Rabu (7/1/2025)

BACA JUGA:  Update Pemeriksaan 4 Anggota BAIS TNI Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Menurut Marsel, keberadaan FOKAL patut dipertanyakan karena tidak hanya membebani pelaku usaha, tetapi juga tidak disertai transparansi penggunaan dana yang dipungut dari para pemilik kapal.

Struktur organisasi FOKAL Labuan Bajo diketuai oleh Sumarlin, dengan Ahmad Efendi sebagai sekretaris. Sementara itu, seorang pengurus bernama Wahyu diduga berperan sebagai penghubung dengan pihak KSOP.

“Industri pariwisata maritim seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan pelaku usaha dan investor bisa runtuh,” tegas Marsel.

BACA JUGA:  Pupuk Indonesia Bawa Harapan Baru: Wujudkan Manggarai Sejahtera dan Bebas Stunting Lewat Program Tajumase

Ia menyatakan bahwa praktik pungutan tanpa dasar hukum jelas berpotensi merusak iklim usaha pariwisata bahari di Labuan Bajo.

“Para pengusaha kapal sudah menanggung berbagai kewajiban resmi kepada negara, lalu kenapa sampai ada pungutan tambahan dari organisasi yang tidak jelas status hukumnya. Ini merupakan tindakan yang tidak wajar dan patut dicurigai,” jelas Marsel.

Sementara itu, Humas LPPDM Manggarai Barat, Afentinus OFan, S.H, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi keagenan kapal.

“Jika forum ini mengklaim legal, maka harus ada laporan penggunaan dana yang jelas dan terbuka. Faktanya, hingga kini tidak ada pertanggungjawaban apa pun,” ungkap Afentinus.

Afentinus menambahkan, LPPDM telah menerima banyak pengaduan dari pengusaha kapal wisata yang mengaku merasa tertekan dan dirugikan akibat kewajiban membayar pungutan tersebut.

BACA JUGA:  Prabowo Kucurkan Rp200 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Ternyata Segini Jatah Tiap Provinsi dan Kabupaten

Atas dasar itu, LPPDM mendesak Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat untuk segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Kepala KSOP Labuan Bajo, pengurus FOKAL, pemilik kapal, agen perjalanan, operator wisata, kapten kapal, serta anak buah kapal yang terkait.

LPPDM menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas, serta meminta aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan berkeadilan demi melindungi pelaku usaha dan menjaga marwah hukum di kawasan wisata strategis nasional Labuan Bajo.

Berita Terkait

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo
Geger! Solus Rafael dan Istri Diduga Lakukan Pungli di Lahan Depan Pertamina Wardun Labuan Bajo, Pengusaha Bongkar Pengakuan
Misteri pembongkaran Makam leluhur di Pantai Wae Rana Labuan Bajo, Arwin Mengaku Tak Bisa Buka Suara Tanpa Izin Marriott

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Rabu, 11 November 2026 - 22:45 WITA

Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo

Rabu, 11 November 2026 - 10:45 WITA

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terbaru

error: Content is protected !!