KUPANG, Flobamor.com – Fakta menarik terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mantan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Zeth Sony Libing, mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Keterangan tersebut disampaikan Sony Libing saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang mengusut dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas 31.670 meter persegi di kawasan Pantai Pede.
Sony Libing menjelaskan, Pemprov NTT mulai menaikkan besaran kontribusi pemanfaatan aset sejak akhir 2018. Kebijakan itu kemudian diperkuat hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT pada 2019.
Dalam penilaian tersebut, kontribusi yang diterima pemerintah dari Hotel Plago sebesar Rp255 juta per tahun dinilai belum memberikan keuntungan optimal bagi daerah.
Sony juga mengungkapkan tahapan yang dilakukan pemerintah sebelum mengambil alih bangunan hotel milik PT SIM.
“Kami somasi satu kali. Setelah PHK, kami memberikan SP (surat peringatan) sebanyak tiga kali agar PT SIM keluar dan mengosongkan bangunan. Lalu kami ambil alih,” jelasnya di persidangan.
Alasan pemutusan kerja sama tersebut berkaitan dengan hasil audit BPK RI Perwakilan NTT tahun 2019 yang menyebut PT SIM diduga tidak membayar kontribusi selama tiga tahun, yakni 2015 hingga 2017.
Namun, ketika ditanya mengenai rekomendasi pemutusan kerja sama, Sony mengakui BPK RI tidak pernah merekomendasikan PHK secara sepihak terhadap PT SIM.
Ia juga menjelaskan bahwa penilaian mengenai kontribusi yang dianggap kurang menguntungkan daerah berasal dari BPKP pada 2019, bukan kesimpulan BPK RI.
Setelah mengambil alih bangunan Hotel Plago, Pemprov NTT kemudian menunjuk PT Flobamor sebagai mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) melalui mekanisme penunjukan langsung.
Namun, kerja sama tersebut juga tidak berjalan sesuai harapan. PT Flobamor disebut tidak mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, meskipun target kontribusi yang diharapkan mencapai Rp835 juta per tahun.
Alasan yang disampaikan berkaitan dengan kondisi barang-barang di dalam hotel yang sudah tidak ada serta Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih tercatat atas nama PT SIM.
Kuasa Hukum Bantah PT SIM Menunggak Kontribusi
Di sisi lain, kuasa hukum PT SIM, Khresna Guntarto, membantah keterangan Sony Libing yang menyebut perusahaan tidak membayar kontribusi selama tiga tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2017.
Menurut Guntarto, perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemprov NTT dan PT SIM ditandatangani pada 2014, sedangkan Hotel Plago baru mulai beroperasi pada 2017.
Ia menjelaskan, terdapat masa tenggang atau grace period selama tiga tahun pertama, yakni 2014 hingga 2016, sehingga PT SIM belum memiliki kewajiban membayar kontribusi pada periode tersebut.
“Tahun 2020 PT SIM tidak membayar kontribusi karena telah di-PHK. Hal itu bisa dibuktikan di dalam dakwaan JPU yang merujuk pada audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTT yang mengakui ada grace period yang mana belum memiliki kewajiban membayar di tiga tahun pertama yakni 2014 hingga 2016,” kata Guntarto.
Ia juga menyebut hasil audit BPKP NTT mencatat PT SIM telah membayar kontribusi sebesar Rp255 juta per tahun pada 2017, 2018, dan 2019 kepada Pemprov NTT.
Menurutnya, persoalan muncul ketika perhitungan kerugian negara dalam audit BPKP tahun 2023 menggunakan asumsi nilai kontribusi Rp1,5 miliar per tahun berdasarkan penilaian Pemprov NTT.
Dari perhitungan tersebut, timbul dugaan kerugian negara sekitar Rp8,5 miliar untuk periode 2017 hingga 2022.
Padahal, menurut Guntarto, nilai kontribusi tahunan sebesar Rp255 juta telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama (PKS).
Ia menegaskan, PT SIM juga telah di-PHK dan bangunan hotel telah diambil alih oleh Pemprov NTT.
Yanto Ekon Pertanyakan Pengambilalihan Hotel
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Peduli dan Selamatkan Pantai Pede sekaligus penasihat hukum para terdakwa, Yanto M.P. Ekon, menilai hilangnya potensi pendapatan daerah dari Hotel Plago justru harus ditelusuri dari kebijakan Pemprov NTT yang memutus kerja sama dengan PT SIM.
Menurut Yanto, pemerintah kemudian menunjuk PT Flobamor sebagai mitra baru, tetapi perusahaan tersebut disebut tidak memberikan kontribusi kepada daerah.
Ia juga meminta agar investasi PT SIM dalam pembangunan hotel tidak diabaikan begitu saja.
“PT SIM sudah membangun hotel senilai Rp25 miliar tidak boleh diabaikan begitu saja. Apakah Pemprov NTT dapat berlaku seperti preman, merampas bangunan hotel begitu saja dan meminta Kejaksaan Tinggi NTT menuduh orang korupsi dengan sewenang-wenang,” ungkapnya.
Kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT di Pantai Pede ini menyeret empat orang sebagai terdakwa.
Mereka terdiri dari mantan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Direktur PT SIM, Direktur PT SWI, hingga pihak pemegang saham tidak langsung PT SIM dan pemegang saham PT SWI.
Perkara ini turut menyita perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara yang nilainya menembus Rp8 miliar.
Di ruang sidang, berbagai fakta akan diuji, mulai dari keterangan saksi, dokumen perjanjian kerja sama, hasil audit, hingga kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam memutus kerja sama dan mengambil alih aset Hotel Plago. (Deni)
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com
