Labuan Bajo, Flobamor.com– Siapa yang berwenang menata dan membagi tanah adat Nggorang di Labuan Bajo? Pertanyaan itu kembali mengemuka di tengah polemik pembagian tanah ulayat yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Di balik persoalan tersebut, terdapat satu dokumen bersejarah yang patut ditelusuri. Surat penyerahan kuasa tertanggal 1 November 1996 yang ditandatangani Haji Ishaka dan Haku Mustafa kepada Haji Adam Djudie.
Dokumen ini memuat sejumlah ketentuan penting. Bukan hanya menjelaskan siapa yang menerima mandat penataan tanah, tetapi juga mengatur batas kewenangan, mekanisme pembagian, kewajiban pelaporan, hingga persetujuan dari pemberi kuasa.
Dengan kata lain, surat tersebut menyimpan jejak mengenai bagaimana mandat penataan tanah adat Nggorang diberikan dan dijalankan pada masa itu.
Tokoh masyarakat Labuan Bajo, Florianus Surion Adu, atau akrab disapa Fery Adu, menyebut surat penyerahan kuasa tersebut sebagai salah satu bukti penting untuk menelusuri sejarah penataan tanah ulayat Nggorang.
“Ini menjadi dokumen bukti otentik,” ungkap Fery Adu Kepada Wartawan saat ditemui di kediamannya di Labuan Bajo, Kamis (12/11/2026).
Menurut Fery Adu, penataan tanah adat pada masa itu tidak berlangsung berdasarkan klaim sepihak. Ada pemberi kuasa, penerima mandat, persetujuan, pencatatan, serta kewajiban mempertanggungjawabkan hasil pembagian.
Haji Ishaka dan Haku Mustafa, Siapa yang Memberikan Mandat?
Dalam surat tertanggal 1 November 1996 tersebut, Haji Ishaka dan Haku Mustafa tercatat bertindak atas nama sendiri sebagai fungsionaris adat atau tua adat Nggorang.
Keduanya kemudian menyerahkan kuasa kepada Haji Adam Djudie untuk menjalankan tugas fungsionaris adat dalam urusan penataan dan pembagian tanah ulayat Nggorang.
Melalui surat itu, Haji Adam Djudie diberikan kewenangan membantu membagi tanah serta menunjukkan batas-batas bidang tanah kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Namun, mandat tersebut tidak bersifat mutlak.
Haji Adam Djudie diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Haji Ishaka dan Haku Mustafa sebelum melaksanakan pembagian tanah.
Setiap kegiatan juga harus dilaporkan kepada pemberi kuasa, disertai daftar nama masyarakat penerima tanah dan peta lokasi pembagian.
Artinya, dokumen tersebut tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi sekaligus mengatur mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penerima kuasa.
16 Lokasi Masuk dalam Wilayah Penataan
Hal menarik lainnya, surat penyerahan kuasa 1996 mencantumkan 16 lokasi yang menjadi cakupan penataan tanah adat Nggorang.
Lokasi-lokasi tersebut meliputi:
1. Daratan Loh Binongko.
2. Malok Ras atau Tondong Ras.
3. Nua Kaba.
4. Tanjung Binongko atau Silatey.
5. Lengkong Bune.
6. Golo Binongko bagian utara.
7. Golo Binongko bagian timur.
8. Golo Binongko bagian selatan.
9. Tanah Genang dan sekitarnya.
10. Golo Wae Rana bagian timur.
11. Malok Wae Bonto.
12. Sebelah barat lapangan terbang atau Bandara Komodo.
13. Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga.
14. Golo Wae Cicu.
15. Golo Karanga bagian timur.
16. Lokasi lain dalam wilayah fungsionaris adat Nggorang yang belum ditata.
Daftar lokasi ini memperlihatkan luasnya cakupan wilayah yang menjadi objek penataan berdasarkan mandat tersebut.
Fery Adu juga menjelaskan bahwa pelaksanaan penataan tanah tidak hanya melibatkan Haji Adam Djudie.
“Ada tokoh lain yang memperoleh tugas untuk wilayah tertentu. Salah satunya Dance Turuk, ayah Edu Gunung, yang disebut mendapat mandat khusus untuk wilayah Boe Batu,”ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Fery, terdapat pembagian tugas berdasarkan wilayah kerja masing-masing penerima mandat.
Bukan Sekedar Membagi Tanah, Ada Mekanisme Adat yang Harus Dijalankan
Fery Adu menjelaskan, proses pembagian tanah pada masa itu tetap memperhatikan kebiasaan dan tata cara adat setempat.
Setiap proses penyerahan dan pembagian dilakukan melalui pendekatan budaya yang dikenal dengan istilah lokal “mangg ruck lele tuak”.
Proses tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan disaksikan masyarakat tertentu.
Selain itu, setiap bidang tanah harus memiliki pencatatan dan keterangan mengenai batas-batasnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut penting karena tanah yang ditata merupakan tanah komunal yang sebelumnya belum seluruhnya memiliki pembagian individual secara jelas.
“Penataan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bidang tanah yang menjadi bagiannya,” tutu Fery Adu.
Mengapa Batu Gosok Tidak Masuk dalam Persoalan Pembagian Ulang?
Dalam penjelasannya, Fery Adu turut menyinggung kawasan Batu Gosok yang memiliki riwayat tersendiri.
Menurut dia, kawasan tersebut sebelumnya telah melalui proses pembagian. Nama lama kawasan itu dikenal sebagai Tenggerau.
“Karena telah memiliki riwayat penataan sebelumnya, Batu Gosok tidak diperlakukan sebagai wilayah yang belum dibagi dalam proses yang kemudian dipersoalkan,” tegasnya.
Meski demikian, Fery Adu menegaskan, penataan tanah tidak boleh mengabaikan proses pembagian yang telah berlangsung sebelumnya.
Batas Kewenangan Haji Adam Djudie Menjadi Bagian Penting
Salah satu poin yang menjadi perhatian Fery Adu adalah batas kewenangan penerima kuasa.
Dalam dokumen 1 November 1996, Haji Adam Djudie tidak diberikan kebebasan tanpa batas untuk menentukan penerima tanah.
Ada kewajiban memperoleh persetujuan, melaporkan hasil kegiatan, mencatat nama penerima, menunjukkan peta lokasi, dan memastikan bukti penyerahan ditandatangani oleh pemberi kuasa.
Surat itu juga memberikan kepercayaan kepada penerima kuasa untuk menyampaikan keterangan kepada pemerintah maupun pihak lain terkait pembagian tanah adat.
“Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penataan tanah memiliki dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban,” lanjut Fery Adu.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka dan menelusuri dokumen tersebut, kemudian membandingkannya dengan berbagai surat pengakuan yang diterbitkan pada periode berikutnya.
Dokumen 1984, 1990, 1996 hingga 2013 Perlu Dibaca sebagai Satu Rangkaian
Fery Adu menilai, polemik tanah adat Nggorang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca satu dokumen secara terpisah.
Menurut dia, terdapat sejumlah dokumen sejarah yang perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari surat penyerahan tanah kepada pemerintah pada 1984, pembentukan lembaga fungsionaris adat pada 1990, surat penyerahan kuasa kepada Haji Adam Djudie pada 1996, hingga dokumen dan hasil penataan tanah sampai 2013.
Seluruh dokumen tersebut, menurut dia, perlu ditempatkan dalam satu rangkaian sejarah untuk mengetahui dasar pembentukan kewenangan, pelaksanaan mandat, serta perkembangan penataan tanah adat Nggorang.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak-pihak yang mengklaim memiliki kewenangan adat agar duduk bersama dan membuka dokumen masing-masing.**
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com
