Jakarta, Flobamor.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat. Memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Prasetyo kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik Menguat di DPR
Wacana pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Polemik ini menjadi perhatian publik setelah muncul putusan MA dan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
Putusan tersebut juga berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara ijazah SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR. Salah satu ruang lingkupnya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila pejabat bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Gibran Pernah Buka Suara soal Pendidikan
Di tengah polemik dokumen pendidikannya, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait putusan MK.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com
