LABUAN BAJO, Flobamor.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengambil alih pengelolaan Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat, setelah PT Sarana Investama Manggabar (SIM) dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi sebesar Rp250 juta per tahun.
Pantai Pede merupakan aset milik Pemprov NTT dengan luas sekitar 3,1 hektare. Sejak 2014, kawasan strategis Pantai Pede di Labuan Bajo dikelola oleh PT SIM yang membangun Hotel Plago beserta sejumlah fasilitas usaha di dalam kawasan pantai.
Namun, kerja sama pengelolaan itu akhirnya diputus oleh Pemprov NTT setelah PT SIM tidak memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kerja sama.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT, Zeth Sony Libing, kepada wartawan di Labuan Bajo, Rabu (1/4/2020), mengatakan Pemprov NTT telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama (PHK) dengan perusahaan tersebut.
Menurut Sony, PT SIM tidak membayar kontribusi tahunan sebesar Rp250 juta sejak 2015. Padahal, kewajiban tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Pemprov NTT sebagai pemilik aset dan PT SIM sebagai pihak pengelola.
Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan, Pemprov NTT telah melayangkan somasi agar perusahaan memenuhi kewajibannya. Namun, PT SIM tetap tidak mampu membayar kontribusi.
Pemprov NTT kemudian memutus kerja sama dan melayangkan tiga kali surat peringatan.
“Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2015, pihak pertama bisa mengambil alih sepihak kalau pihak kedua, dalam hal ini PT SIM, tidak kooperatif dalam kerja sama atau tidak bertanggung jawab,” tegas Sony.
Setelah kerja sama diputus, Pemprov NTT memastikan pengelolaan Hotel Plago dan sejumlah fasilitas lainnya di kawasan Pantai Pede akan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT.
Meski demikian, Sony memastikan pengambilalihan pengelolaan tersebut tidak serta-merta berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Hotel Plago.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta penilaian tim independen, nilai kontribusi Rp250 juta per tahun dinilai terlalu rendah dibandingkan nilai pemanfaatan aset tersebut.
Namun, menurut Sony, pihak manajemen PT SIM hingga saat itu belum menyanggupi besaran kewajiban yang disepakati.
“Mereka tidak membayar kontribusi selama tiga tahun sejak 2015 hingga 2017. Kontribusi senilai Rp250 juta per tahun tidak mampu dipenuhi oleh PT SIM,” jelasnya.
Penulis : Deni
Editor : Tim Media Flobamor.com
