Manggarai Barat, Flobamor.com – Warga Dusun Ndari dan Dusun Hawir, Desa Nggilat, Kecamatan Macang Pacar, kembali menyuarakan keluhan atas kerusakan parah ruas jalan Pateng–Ndari–Hawir, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, (NTT). Infrastruktur yang menjadi akses utama penghubung dua dusun tersebut telah puluhan tahun tak tersentuh aspal maupun perbaikan.
Ruas jalan sepanjang kurang lebih 7 kilometer itu membentang hingga perbatasan wilayah Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai. Kondisinya berlubang, berbatu, serta mengalami pengikisan di sejumlah titik akibat tergerus aliran air hujan. Sekitar 5 kilometer di antaranya disebut sebagai titik krusial dengan tingkat kerusakan berat.
Salah seorang warga Dusun Ndari, Desa Nggilat, Marselinus Jefrin, yang akrab disapa Jelo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, kondisi jalan tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat, namun belum mendapat penanganan serius.
“Sudah puluhan tahun kami melintas dengan kondisi jalan seperti ini. Banyak warga terjatuh, apalagi saat musim hujan. Akses menuju Labuan Bajo jadi sangat sulit,” ujarnya kepada wartawan Flobamor.com, Selasa (3/3/2026).
Jelo mengisahkan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga menghambat perputaran ekonomi dan akses pendidikan, sebab Jalur ini merupakan jalur alternatif untuk distribusi hasil pertanian dari Dusun Ndari dan Dusun Hawir menuju pasar di wilayah kecamatan maupun ke kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Para petani, kata Jelo, kerap kesulitan memasarkan hasil kebun karena kendaraan roda dua maupun roda empat sulit melintasi jalur tersebut. Biaya transportasi meningkat, sementara waktu tempuh menjadi jauh lebih lama.
“Kami ini daerah penghasil pertanian. Tapi jalan rusak membuat kami rugi. Ongkos angkut mahal, hasil pertanian bisa rusak di jalan,” ungkapnya.
Kondisi serupa juga dialami tenaga pendidik dan para siswa. Jalan rusak dan licin kerap memaksa guru maupun warga mendorong sepeda motor agar bisa melewati tanjakan berlumpur. Bahkan, saat musim hujan, anak-anak sekolah terpaksa tidak masuk sekolah karena harus menyeberangi kali antara Kampung Ndari dan Kampung Hawir menuju SDI Hawir.
“Kalau hujan deras, anak-anak takut menyeberangi kali. Banyak yang tidak pergi sekolah,” tambahnya.
Kekecewaan warga kian memuncak karena merasa kerap diberi janji saat masa kampanye. Menurut Jelo, setiap pemilihan legislatif maupun kepala daerah, perbaikan infrastruktur selalu menjadi janji utama.
“Wakil rakyat jangan menipu masyarakat. Mereka harus benar-benar bekerja untuk mewakili suara rakyat. Jangan hanya datang saat butuh suara,” tegasnya.
Ia menilai, sejak pemekaran Kabupaten Manggarai Barat, kondisi ruas jalan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan. “Yang berubah hanya pejabat dan wakil rakyatnya, tapi jalannya tetap rusak,” tandasnya.
Jelo pun menyampaikan pesan moral kepada Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi agar menepati janji politiknya saat kampanye di Desa Nggilat beberapa tahun lalu, dan lebih aktif melihat kondisi wilayah pelosok, terlebih telah memasuki periode kedua kepemimpinan sebagai Bupati Manggarai Barat.
“Jangan hanya lewat saat ada kepentingan politik. Harus ada rasa malu dan tanggung jawab terhadap janji-janji,” kata Jelo dengan nada kesal.
Secara geografis, ruas jalan Nggilat–Macang Pacar dinilai strategis karena menjadi penghubung dari jalur utama Pateng menuju Ndari dan Hawir, hingga tembus ke wilayah Singkul, Nggalak, Kajong di Kabupaten Manggarai.
Jalur ini menjadi akses vital untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, serta distribusi hasil bumi antarwilayah.
Jelo yang mewakili masyarakat Desa Nggilat berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat segera melakukan survei lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan. Mereka menilai, tanpa penanganan serius, kerusakan akan semakin parah dan berisiko menimbulkan kecelakaan.
“kami hanya minta hal sederhana, Pemda Manggarai Barat harus turun ke jalan dan lakukan perbaikan . Ingat, keselamatan warga bukan hal yang bisa ditunda,” tegas Jelo.
Fenomena jalan rusak sejatinya bukan hanya terjadi di Manggarai Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih terdapat sejumlah ruas jalan daerah dalam kondisi rusak ringan hingga berat, baik akibat keterbatasan anggaran maupun faktor cuaca ekstrem.
Meski demikian, merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikannya. Infrastruktur jalan yang layak dinilai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menekan angka kecelakaan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Upaya konfirmasi yang dilayangkan redaksi Flobamor.com melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat respons.
