Kemendagri Pastikan 9.000 PPPK di NTT Tak Dirumahkan pada 2027

Sabtu, 9 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Musrenbang Pemprov NTT di Kupang, Sabtu (9/5/2026) (Dok.istimewa)

Musrenbang Pemprov NTT di Kupang, Sabtu (9/5/2026) (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Kupang – Kabar melegakan datang bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan sekitar 9.000 PPPK di NTT tidak akan dirumahkan pada 2027.

Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT yang digelar secara daring, Sabtu (9/5/2026).

Sebelumnya, nasib ribuan PPPK ini sempat diliputi ketidakpastian akibat aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

BACA JUGA:  Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Ditahan, Dititipkan di Rutan KPK Usai Jadi Tersangka TPPU

Namun, Restuardy menegaskan pemerintah telah mengambil langkah relaksasi.

“Batas belanja pegawai tetap 30 persen, tetapi penerapannya belum diberlakukan pada 2027. Ini sudah disepakati oleh Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB,” jelasnya.

Menurutnya, beban anggaran daerah tidak langsung dipaksa menyesuaikan aturan tersebut pada 2027, sehingga keberadaan PPPK tetap aman.

Di sisi lain, Kemendagri juga mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat struktur ekonomi daerah guna menopang kemampuan fiskal ke depan. Investasi, potensi unggulan daerah, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dinilai menjadi kunci.

“APBD NTT sudah cukup produktif dibanding sejumlah daerah lain. Tinggal diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan sektor unggulan,” jelas Restu.

BACA JUGA:  Menteri PKP Kucurkan Program Bedah Rumah Besar-besaran di NTT, Target 11.000 Unit Tahun 2026

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, menyambut baik kepastian tersebut. Ia mengakui polemik PPPK sempat memicu kekhawatiran besar, terutama bagi sekitar 9.000 pegawai dari total 13.000 yang telah diangkat.

“Kita sempat ribut soal ini, tapi patut disyukuri karena NTT berhasil mendorong perhatian pemerintah pusat. Sekarang sudah ada kepastian relaksasi,” ujarnya.

Meski demikian, Emi menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan multitafsir.

“Kita butuh aturan tertulis, bukan sekadar pernyataan. Harus ada regulasi yang mengikat,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga telah memastikan PPPK tidak akan dirumahkan. Ia menyebut kepastian ini merupakan hasil komunikasi intensif antara Pemprov NTT dan pemerintah pusat.

BACA JUGA:  Sudah 3 Kali Tersandung Kasus Serupa! Itok Aman Kembali Dilaporkan Dugaan Penipuan Paket Wisata, 8 WNA Diduga Rugi Rp125 Juta

“Ini kabar baik. Kemendagri dan Kepala BKN sudah menyampaikan hal yang sama, PPPK tetap aman,” ujarnya.

Meski demikian, Laka Lena mengingatkan bahwa ke depan pemerintah daerah tetap harus bersiap menghadapi beban belanja pegawai, termasuk PPPK, secara mandiri.

Dengan adanya relaksasi ini, ribuan PPPK di NTT untuk sementara bisa bernapas lega. Namun, tantangan fiskal tetap menanti, dan menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengelola anggaran.

Penulis : Redaksi 

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!