KPK Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-Coba Korupsi Bantuan Korban Gempa NTT

Jumat, 21 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Doc. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Foto: Doc. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Flobamor.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan agar distribusi bantuan untuk korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak disalahgunakan. Lembaga antirasuah ini mendorong transparansi penuh dan membuka posko pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kejanggalan di lapangan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan penyaluran dana kemanusiaan rentan terhadap penyimpangan karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. “Ya, saya kira sudah beberapa kali KPK melakukan kegiatan seperti itu ya. Yang pertama kan perlu transparansi,” terangnya, Selasa (18/8/2026)

Dia mengingatkan , setiap anggaran negara maupun bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

BACA JUGA:  Mendagri Salurkan Tali Asih untuk Ahli Waris Korban Meninggal Gempa NTT

Peringatan ini menjadi sorotan karena penanganan bencana gempa NTT melibatkan anggaran besar, banyak lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai sumber bantuan kemanusiaan.

Menurut Setyo, dalam kondisi seperti ini, celah penyalahgunaan dapat muncul apabila pengawasan lemah.

“Pastinya perilaku korupsi tersebut dalam semua lini, semua sektor, apa pun, itu kan sedikit banyak ada hak daripada masyarakat, ada uang negara yang harus digunakan dengan maksimal, dengan baik,” ujar Setyo.

Ia menegaskan, seluruh sumber daya pemerintah harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Transparansi Jadi Kunci

Setyo mengatakan transparansi harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga bantuan benar-benar diterima oleh warga.

BACA JUGA:  Berapa Kali Bantuan Dana PIP Cair dalam Setahun? Simak Informasinya

KPK juga terus melakukan koordinasi dan supervisi melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup), termasuk berinteraksi dengan pemerintah daerah apabila ditemukan informasi mengenai potensi penyimpangan.

“Yang pertama perlu transparansi,” tegasnya.

Menurut Setyo, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan bantuan tidak berhenti di tengah jalan.

KPK Buka Ruang Laporan Masyarakat

KPK mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau distribusi bantuan yang tidak sesuai peruntukan.

“Masyarakat bisa memberikan informasi kepada KPK manakala ada dugaan atau indikasi penyalahgunaan distribusi bantuan dari mana pun yang harusnya ditujukan kepada masyarakat tetapi kemudian tidak disalurkan,” jelas Setyo.

BACA JUGA:  Kasusnya Mengejutkan! Puluhan Warga Labuan Bajo Siap Laporkan Haji Ramang Ishaka ke Polres Mabar

Setiap informasi yang masuk, kata dia, akan melalui proses telaah dan pengkajian sebelum ditentukan langkah selanjutnya sesuai kewenangan KPK.

KPK menegaskan fokus kewenangannya tetap berkaitan dengan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, serta dapat menindaklanjuti pihak lain apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan hasil kajian.

Di tengah kondisi warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar pascagempa, pesan KPK menjadi peringatan keras: jangan sampai bantuan yang seharusnya menyelamatkan korban justru berubah menjadi ladang korupsi.

Masyarakat pun diharapkan ikut mengawasi dan berani melaporkan jika menemukan indikasi bantuan yang tidak sampai kepada warga terdampak.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!