TNI Angkatan Darat (AD) berencana merekrut 24 ribu prajurit tamtama pada tahun 2025 ini sejalan dengan rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia
Kupang, Flobamor.com – Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LSM LPPDM) Nusa Tenggara Timur, Marsel Nagus Ahang, SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana perekrutan 24 ribu prajurit Tamtama oleh TNI Angkatan Darat (AD) pada tahun 2025. Menurutnya Ahang, perekrutan tersebut harus dievaluasi secara serius, terutama menyangkut transparansi, pemerataan, dan keberpihakan terhadap putra daerah di wilayah-wilayah terpencil seperti Flores, NTT.
Marsel Ahang yang juga seorang advokat/pengacara dan aktivis menyoroti bahwa meskipun TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di berbagai daerah, namun proses seleksi calon tamtama di Kabupaten Manggarai, NTT, terkesan tidak proporsional. Pasalnya, dari sekitar 200 peserta yang mengikuti seleksi tingkat daerah, hanya belasan orang yang berhasil lolos ke tahap seleksi lanjutan di Denpasar, Bali.
“Bagaimana mungkin daerah seperti Flores, yang sedang diperjuangkan menjadi Korem tersendiri, hanya menyumbang segelintir peserta untuk tahap berikutnya? Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem seleksi,” ujar Ahang kepada Flobamor.com, Jumat (20/6/2025).
Ahang mendesak Panglima TNI dan jajaran TNI AD untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja para komandan korem di seluruh Indonesia. Ia menilai, dalam konteks pembentukan Korem baru di Flores, mestinya rekrutmen prajurit lebih berpihak kepada putra-putri daerah agar proses pembinaan teritorial benar-benar menyatu dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat.
“Putra daerah lebih paham adat istiadat, bahasa, dan kondisi geografis. Jangan abaikan hal ini dalam pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Flores,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ahang menduga kuat bahwa proses seleksi calon tamtama di sejumlah wilayah merupakan sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia mendesak Denpom TNI dan Mabes TNI mengirimkan tim investigasi khusus guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan permainan dalam proses rekrutmen di seluruh Korem di Indonesia.
“Kami minta Denpom segera turun tangan. Jangan sampai proses seleksi ini justru menindas anak-anak dari keluarga miskin yang sudah berjuang dan berkorban demi bisa mengabdi kepada Negara lewat TNI. Saya menduga ada potensi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat kecil,” tegas Ahang.
Sebagai bentuk kekecewaan, Ahang mengungkapkan bahwa putra daerah Manggarai sendiri ikut seleksi calon tamtama dan harus mengeluarkan biaya besar, mulai dari transportasi hingga kebutuhan makan-minum selama masa seleksi. Meski demikian, hasil seleksi justru memunculkan tanda tanya besar soal objektivitas dan keadilan dalam penilaian peserta.
“Ini bukan hanya soal putra daerah yang terlahir dari orang tua tidak mampu. Ini tentang ribuan anak-anak dari daerah terpencil yang punya mimpi menjadi prajurit, tapi kandas karena sistem yang tidak berpihak,” pungkas Ahang.
LSM LPPDM NTT berkomitmen untuk terus mengawal proses seleksi dan siap melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ke Komnas HAM maupun Ombudsman Republik Indonesia. Mereka juga akan mendorong adanya forum terbuka antara TNI dan masyarakat sipil guna membangun sistem rekrutmen yang lebih adil, bersih, dan transparan.
