Kades dan Perangkat Desa di Manggarai Barat Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana Desa Mencapai Rp 1 Miliar

Sabtu, 3 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejari Manggarai Barat menetapkan Tiga tersangka korupsi Dana Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng dan satu tersangka Korupsi Dana Desa Lale, Kecamatan Welak, Manggarai Barat. (Foto, Kejari Manggarai Barat)

Labuan Bajo, Flobamor.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat menetapkan tersangka tindak pidana korupsi Dana Desa di dua desa di Kabupaten Manggarai Barat yang merugikan negara lebih dari Rp1 miliar.

Dugaan korupsi itu terjadi di Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng dan Desa Lale, Kecamatan Welak.

Penetapan tersangka dilakukan pada 29 April dan diumumkan melalui siaran pers pada 1 Mei 2025.

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi di Desa Golo Lujang. Mereka adalah Aloysius Nasus, mantan Kepala Desa pada 2021-2022; Kristoforus Onal, Sekretaris Desa tahun 2017 sampai sekarang; dan Emilianus Susanto, Bendahara Desa tahun 2021-2022.

BACA JUGA:  Praktisi Hukum Asis Deornay Soroti Penetapan Dua Tersangka Kasus Tanah Golo Mori: Jangan Campuradukkan Ranah Pidana dan Perdata

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha mengatakan dugaan korupsi di Desa Golo Lujang terjadi pada tahun anggaran 2021-2022.

Dalam keterangan yang diterima Flobamor.com, Artha mengungkapkan, kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp 952.071.408.

Nilai kerugian itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 07/INSPEK/LHP-KHUSUS/2023 tanggal 05 April 2023.

Sementara dugaan korupsi Dana Desa di Desa Lale, Kejaksaan menetapkan Kepala Desa Lale periode 2017-2022, Avensius Galus sebagai tersangka.

Berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: Inspek/700.1.2.1/35/IV/2025 Tanggal 22 April 2025, nilai kerugian dugaan korupsi di Desa Lale mencapai Rp650.422.405.

Meski demikian, pihak kejaksaan tidak merinci terkait modus dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka, baik di Desa Golo Lujang maupun Desa Lale.

BACA JUGA:  Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Kini Duduk di Kursi Pesakitan, Hadapi Sidang Perdana Kasus Pemerasan dan TPPU

hasil penyidikan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Golo Lujang melakukan sejumlah kegiatan, tetapi tidak dapat dibuktikan secara formil, tapi intinya ada kegiatan fiktif,” ujar Artha.

Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara

Kini, para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polres Manggarai Barat selama 20 hari, terhitung 29 April hingga 18 Mei 2025.

Bila terbukti bersalah, para tersangka bakal dikenakan pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana tambahan berupa perampasan aset. Hal tersebut sesuai dengan pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka.

Kejaksaan menggunakan dakwaan alternatif. Untuk dakwaan utama, para tersagka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

BACA JUGA:  Pemuda Asal Jakarta Barat Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Labuan Bajo

Bila pelanggaran atas pasal 2 ayat (1) tak terbukti, Kejaksaan menggunakan dakwaan subsidair sebagai alternatif yaitu diduga melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) adalah maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!