Dari Proyek Mangkrak hingga Fee Tender: KPK Warning Keras untuk Pemerintah Daerah di NTT

Jumat, 28 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria didampingi PIC NTT KPK Ardiansyah Putra saat menjadi pemateri dalam Rakor dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sektor PBJ, Senin (24/11/2025) di Aston Hotel Kupang. (foto ist)

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria didampingi PIC NTT KPK Ardiansyah Putra saat menjadi pemateri dalam Rakor dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sektor PBJ, Senin (24/11/2025) di Aston Hotel Kupang. (foto ist)

Kupang, Flobamor.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengarahkan sorotan ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam forum resmi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Sektor PBJ yang digelar di Aston Hotel Kupang, Senin (24/11/2025), KPK menegaskan adanya praktik ijon proyek dan intervensi politik yang hingga kini masih menjadi penyakit laten dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, tidak berbicara basa-basi. Di depan para pejabat dan pengambil kebijakan, ia menyampaikan pesan tegas.

“Kepala daerah harus jujur jika mendapat tekanan politik, terutama dari DPRD. Praktik titip proyek dan intervensi anggaran masih sering terjadi.” jelas Dian.

Menurut Dian, praktik semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi merusak fondasi APBD dan mengorbankan kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa NTT bukan provinsi kaya sumber daya seperti daerah penghasil tambang. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan seefektif mungkin.

BACA JUGA:  Kasus Pencurian Hasil Bumi di Lahan Milik Warga Rempo Lembor Semakin Marak, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

“APBD NTT harus dikelola dengan benar. Tidak ada ruang untuk penyimpangan, apalagi di tengah beban tambahan seperti gaji PPPK yang kini ditanggung daerah,” tegasnya.

Dalam paparannya, Dian mengungkap pola korupsi yang selama ini kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari penerimaan fee proyek, pengaturan pemenang tender, hingga pemaksaan kepentingan politik.

Menurutnya, salah satu indikator paling jelas adanya korupsi adalah proyek mangkrak.

“Proyek-proyek seperti Patung Garuda dan NTT Fair adalah contoh nyata. Itu akibat perencanaan buruk dan intervensi sejak tahap penyusunan anggaran,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kajari Medan Terseret Kasus Dugaan Pemerasan Kontraktor di NTT, Kejagung Turun Tangan

Dian bahkan menyampaikan pengalaman personal yang cukup mencengangkan saat bertugas di Provinsi Jambi

“Saat rakor, gubernur mengaku tidak ada tekanan DPRD. Tapi begitu keluar ruangan, langsung OTT. Jadi lebih baik jujur sejak awal daripada berakhir memakai rompi oranye.” pintanya.

KPK: Bangun Sistem, Tutup Celah, Selamatkan Uang Daerah

Untuk memutus rantai korupsi, KPK mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sistematis. Mulai dari membangun integrasi data PBJ, memperkuat sistem pengawasan, hingga penegasan etika jabatan.

PIC KPK NTT, Adriansyah Putra, menambahkan konteks penting terkait sektor infrastruktur merupakan salah satu bidang paling rawan korupsi. Ia memaparkan bahwa jalan provinsi sepanjang 2.650 km dan jalan nasional 2.153 km di NTT menyedot anggaran besar setiap tahun, sehingga transparansi dan pengawasan harus diperketat.

BACA JUGA:  Pengurus Pusat PMKRI Teken MoU Beasiswa S1-S3 dengan President University

“Jika pembangunan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu tanda korupsi masih terjadi.”ujar Dian.

Mewakili Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Biro PBJ Setda NTT Adelino Da Cruz Soares menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah fondasi penting untuk tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Pencegahan korupsi adalah langkah awal agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. MCSP membantu mengukur kinerja dan mendorong perbaikan,” kata Adelino.

Sementara itu, Kabag Pengelolaan PBJ Setda NTT sekaligus penanggung jawab kegiatan, Chrisjamintiene Selfina Jamin, menjelaskan bahwa agenda rakor ini menghadirkan KPK dan LKPP untuk memperkuat kompetensi serta pemahaman ASN mengenai risiko hukum dan indikator MCP dalam PBJ.

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!