LPPDM Siap Laporkan Kepala Bulog Cabang Ruteng Ke Kejari Manggarai, Ini Kasusnya!

Sabtu, 25 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bulog Ruteng Salurkan Bantuan Pangan Beras Tak Layak Konsumsi dan bantuan minyak goreng sudah kedaluwarsa (Dok.istimewa)

Kepala Bulog Ruteng Salurkan Bantuan Pangan Beras Tak Layak Konsumsi dan bantuan minyak goreng sudah kedaluwarsa (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Ruteng — Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) secara resmi melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Kejaksaan Negeri Manggarai terkait distribusi beras bantuan oleh Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng.

Laporan tersebut diajukan langsung oleh Ketua LPPDM NTT, Marsel Nahus Ahang, S.H., yang mengungkap adanya indikasi kuat kelalaian serius hingga dugaan pelanggaran pidana dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dalam surat pengaduan yang salinannya diterima redaksi Flobamora.com, Sabtu (25/4/2026), Marsel menjelaskan bahwa hasil investigasi lapangan tim LPPDM menemukan kondisi beras bantuan yang sangat memprihatinkan.

Beras yang diterima warga, khususnya di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, dilaporkan berwarna kuning, berbau tidak sedap, dan diduga tidak layak untuk dikonsumsi.

“Temuan kami di lapangan menunjukkan kualitas beras yang jauh dari standar kelayakan konsumsi. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Marsel.

BACA JUGA:  Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady Ditahan KPK Usai Terjaring OTT

Tak hanya beras, LPPDM juga menemukan indikasi distribusi minyak goreng yang diduga telah melewati masa kedaluwarsa. Temuan ini dinilai semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi bantuan pangan.

Menurut Marsel, penyaluran bahan pangan yang tidak layak konsumsi bukan sekedar kelalaian administratif, tetapi berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan penerima bantuan.

“Ini tindakan yang tidak manusiawi. Selain merugikan secara materiil, juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat luas,” ujarnya.

Lebih jauh, LPPDM menilai kasus ini dapat mengarah pada pelanggaran serius dalam tata kelola distribusi bantuan pangan nasional. Bahkan masuk dalam ranah tindak pidana.

BACA JUGA:  Polisi Tetapkan AJ sebagai Tersangka Kasus Persetubuhan Anak Dibawah umur

Dalam pengaduannya, LPPDM merujuk pada sejumlah dasar hukum, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama terkait jaminan keamanan pangan serta larangan mengedarkan bahan pangan yang tidak layak konsumsi

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh barang yang aman dan berkualitas

• Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

• Ketentuan pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan distribusi barang tidak layak konsumsi kepada masyarakat.

Menurutnya, rangkaian regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menelusuri dugaan pelanggaran hingga ke ranah pidana.

Jika laporan telah resmi diterima, LPPDM pun mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai untuk segera mengambil langkah tegas dan profesional dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus ini.

BACA JUGA:  Kepsek di Manggarai Barat Diterpa Isu Intervensi Proyek Revitalisasi, Wabup Yulianus Weng Beri Peringatan Tegas

“Kami berharap Kejaksaan Negeri Manggarai serius menangani perkara ini demi tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat,” tambah Marsel.

Sebagai bentuk keseriusan, LPPDM memastikan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Kejaksaan Negeri Manggarai pada Senin (27/4/2026).

“Senin ini kami akan laporkan secara resmi,” ungkap Marsel kepada Flobamor.com, Sabtu siang.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi Flobamor.com telah berulang kali berupaya menghubungi Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ruteng guna memperoleh klarifikasi atas dugaan tersebut. Namun, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat via WhatsApp belum mendapat respons.

Penulis/editor: Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!