Dituding Jaksa Peras Kontraktor, Pengacara Fransisco Bessi Dilaporkan ke Polda NTT

Sabtu, 2 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim advokat Gusti Piston yang terdiri dari Bildad Torino, M. Thonak, Nikolas Ke Lomi, Leo Lata Open, dan Yefta O. Djahasana, melaporkan Kuasa hukum Fransisco Fernando Bessi ke Polda NTT, pada Kamis (30/4/2026) (Dok.istimewa)

Tim advokat Gusti Piston yang terdiri dari Bildad Torino, M. Thonak, Nikolas Ke Lomi, Leo Lata Open, dan Yefta O. Djahasana, melaporkan Kuasa hukum Fransisco Fernando Bessi ke Polda NTT, pada Kamis (30/4/2026) (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Kupang – Polemik dugaan aliran dana dalam perkara korupsi renovasi sekolah di Kota Kupang dan kabupaten Kupang kian memanas. Seorang advokat, Fransisco Fernando Bessi, resmi dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah pernyataannya dalam persidangan menuding adanya penerimaan uang oleh oknum jaksa.

Laporan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Gusti Piston yang terdiri dari Bildad Torino, M. Thonak, Nikolas Ke Lomi, Leo Lata Open, dan Yefta O. Djahasana, pada Kamis (30/4/2026).

Fransisco Bessi sendiri diketahui merupakan kuasa hukum terdakwa Roni Sonbay dalam perkara dugaan korupsi renovasi sekolah di kota Kupang.

Bildad Torino menjelaskan, laporan itu berkaitan langsung dengan pernyataan Fransisco dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang pada Selasa (28/4/2026).

BACA JUGA:  Analisis Hukum terhadap Kasus Viral Penagihan Utang di Manggarai Barat

Dalam pleidoi tersebut, Fransisco secara terbuka menyebut adanya aliran dana dari kliennya kepada sejumlah jaksa.

“Dalam persidangan, yang bersangkutan menyampaikan adanya aliran dana, bahkan menyebut nama-nama jaksa. Ini tentu harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Bildad.

Ia merinci, dalam pleidoi itu disebutkan adanya dua tahap penyerahan uang dari terdakwa Roni Sonbay. Pembayaran pertama Rp50 juta, kemudian pembayaran kedua Rp50 juta melalui Gusti Piston. Uang tersebut, kata dia, disebut disalurkan melalui Gusti Piston di wilayah Kelurahan Sikumana, Kota Kupang.

Namun demikian, Bildad menilai isi pleidoi tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

BACA JUGA:  Tumbangkan Tuan Rumah Lo'ok Ca Nai 2-0, Putri Komodo Selatan Kirim Sinyal Keras Perburuan Gelar Juara Idul Adha Cup 1447 H

“Pleidoi itu merupakan pendapat atau pembelaan dari penasihat hukum. Itu bukan alat bukti. Kalau memang ada aliran dana dan memiliki bukti, seharusnya sejak awal sudah diungkap ke publik maupun dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kejanggalan munculnya pernyataan tersebut yang baru disampaikan pada tahap akhir persidangan.

“Sejak awal penyidikan sampai persidangan, tidak pernah ada keterangan soal aliran dana itu. Tapi tiba-tiba muncul dalam pleidoi. Ini yang kami pertanyakan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bildad menegaskan bahwa laporan ke Polda NTT bukanlah langkah terakhir. Pihaknya membuka kemungkinan akan melayangkan laporan lanjutan terkait pernyataan tersebut.

BACA JUGA:  Tragedi Seksual di NTT! Bocah 6 Tahun jadi Korban Eks Kapolres Ngada, Mahasiswi Ikut Jadi Tersangka

“Ini baru langkah awal. Kami sedang mengkaji kemungkinan laporan berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Fransisco Fernando Bessi menanggapi dengan santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia menyebut langkah hukum tersebut sebagai bagian dari dinamika dalam profesi advokat.

“Saya menghormati laporan itu. Dalam praktik hukum, hal seperti ini biasa terjadi,” ujarnya.

Fransisco juga menegaskan bahwa seluruh isi pleidoi yang disampaikannya di persidangan memiliki dasar dan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

“Semua yang saya sampaikan dalam pleidoi tentu memiliki dasar. Itu bukan pernyataan tanpa alasan,” tegasnya.

Penulis : Redaksi 

Editor: Tim Redaksi Flobamora.com

Berita Terkait

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Selasa, 17 November 2026 - 14:39 WITA

Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Berita Terbaru

error: Content is protected !!