Presiden Prabowo Minta Evaluasi Total MBG

Kamis, 16 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Flobamor.com- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban program Makan Bergizi Gratis (MBG). Teddy mengatakan Prabowo meminta agar program MBG dievaluasi total, termasuk laporan soal praktik dapur umum MBG yang tak sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas khusus membahas langkah penertiban dan penguatan pelaksanaan program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan,” jelas Teddy dikutip dari keterangannya, Kamis (16/7/2026).

BACA JUGA:  Lantik Jurae! Ribuan Suara Dukungan Menggema Saat Pendaftaran Bakal Calon Kades Macang Tanggar

Terkait Koperasi Desa, Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan tim untuk fokus pada peningkatan pelayanan koperasi. Prabowo ingin KDMP dapat menjadi penggerak ekonomi desa/kelurahan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kata Teddy, Prabowo menekankan pentingnya percepatan penataan Kampung Nelayan Merah Putih agar semakin produktif, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Teddy menyebut Prabowo menyampaikan pesan tegas kepada para menteri dan kepala badan agar setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah,” ujar Teddy.

BACA JUGA:  Hukum Dipermainkan dengan Atur Putusan, Ketua PN Jaksel Diduga Terima Suap Rp 60 Miliar

Zulhas Ungkap Langkah Pembenahan MBG

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan langkah-langkah perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berjalan. Pemerintah, kata dia, menargetkan masalah-masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program MBG diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” kata Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Zulhas menuturkan langkah strategis itu akan dilaporkan kepada Prabowo untuk diputuskan lebih lanjut.

BACA JUGA:  Keracunan MBG! Ratusan Murid dari 5 Sekolah di Karo Dilarikan Ke Rumah Sakit, Alami Gatal Mulut hingga Sesak Napas

“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Mulai dari, penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah.

“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tutur Zulhas.

Penulis : Deni

Editor : Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Butuh Waktu Lama untuk Disahkan
Gubernur Melki Lantik Hans Sodo Jadi Sekda NTT Ditengah Duka Pascagempa Flores
392 Rumah di Pong Majok Rusak Diguncang Gempa, Kades Soroti Dapur Umum Kemensos
Prabowo Kucurkan Rp200 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Ternyata Segini Jatah Tiap Provinsi dan Kabupaten
Presiden Prabowo Tiba di Labuan Bajo, Bertolak ke Nagekeo Tinjau Korban Gempa
Dapur Umum Kemensos di Lembor Wae Mowol Buka Akses untuk Seluruh Desa Terdampak Gempa
Pemprov NTT Kucurkan Rp25 M Secara Bertahap untuk Korban Gempa Flores
Penyaluran Bantuan Pascagempa di Kecamatan Lembor Berjalan Bertahap dari Desa ke Desa

Berita Terkait

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 08:50 WITA

DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Butuh Waktu Lama untuk Disahkan

Jumat, 28 Agustus 2026 - 23:59 WITA

Gubernur Melki Lantik Hans Sodo Jadi Sekda NTT Ditengah Duka Pascagempa Flores

Jumat, 28 Agustus 2026 - 23:21 WITA

392 Rumah di Pong Majok Rusak Diguncang Gempa, Kades Soroti Dapur Umum Kemensos

Rabu, 26 Agustus 2026 - 23:18 WITA

Prabowo Kucurkan Rp200 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Ternyata Segini Jatah Tiap Provinsi dan Kabupaten

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:47 WITA

Presiden Prabowo Tiba di Labuan Bajo, Bertolak ke Nagekeo Tinjau Korban Gempa

Berita Terbaru

error: Content is protected !!