Ketua LSM LPPDM Desak Kejari Mabar Usut Tuntas Perjalanan Dinas Fiktif di Sekwan DPRD Manggarai Barat

Rabu, 18 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua LSM LPPDM, Marsel Nagus Ahang, S.H.

Labuan Bajo, Flobamor.com —Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT, Marsel Nagus Ahang, S.H, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat untuk tidak setengah hati dalam mengusut dugaan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Manggarai Barat.

Hal ini disampaikan Marsel yang diwawancarai media Flobamor.com pada Rabu (18/6/2025).

Marsel mengatakan, meski terdapat informasi bahwa sejumlah oknum mantan maupun anggota aktif DPRD Manggarai Barat telah mengembalikan uang hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Marsel menegaskan bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana.

BACA JUGA: 

“Pengembalian kerugian negara bukan alasan untuk membebaskan pelaku dari jerat hukum. Ini jelas diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Marsel yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Menurutnya, korupsi adalah delik formil, artinya perbuatan pidana dinilai selesai ketika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, tanpa harus menunggu kerugian negara benar-benar terjadi.

BACA JUGA:  Tim Jatanras Polresta Kupang Kota Ringkus Spesialis Pencuri Kompresor, Lima Unit Disita

Marsel meminta Kejari Mabar untuk tidak “hangat-hangat tahi ayam” dalam menindaklanjuti kasus ini. Ia mendesak agar penyidik segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang telah memenuhi unsur pidana korupsi.

“Kejaksaan jangan bermain-main. Siapapun yang terlibat, baik itu mantan anggota DPRD atau anggota DPRD aktif, harus diperiksa dan diproses sesuai hukum. Termasuk Kepala Badan Keuangan Daerah dan Sekda sebagai kuasa pengguna anggaran yang turut menyetujui anggaran fiktif itu,” tegas Marsel.

Ia menekankan bahwa tujuan pemidanaan korupsi bukan hanya mengganti kerugian negara, tetapi juga menciptakan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.

BACA JUGA:  Kades dan Perangkat Desa di Manggarai Barat Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana Desa Mencapai Rp 1 Miliar

Marsel: Keadilan Tidak Boleh Tawar-Menawar

Marsel mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika penegakan hukumnya konsisten dan tanpa kompromi. Ia pun meminta Kejari Manggarai Barat untuk menunjukkan integritas dan keberanian dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas.

“Jangan ada tebang pilih. Hukum harus ditegakkan secara adil, karena rakyat berhak tahu siapa yang bermain dengan uang negara,” pungkasnya.

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!