Kejari Manggarai Barat Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Golo Welu–Orong, Negara Rugi Rp1,8 Miliar

Rabu, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Golo Welu–Orong

Labuan Bajo, Flobamor.com – Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejari Mabar) resmi menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi ruas jalan Golo Welu–Orong, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,83 miliar. Penahanan dilakukan pada Selasa (9/9/2025), setelah proses penyidikan yang berjalan sejak awal tahun.

Tiga tersangka yang hadir dan langsung ditahan adalah YJ, Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Manggarai Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); FSP, pengawas proyek tahun 2021; serta PS, pengawas proyek tahun 2022.

Sementara itu, calon tersangka keempat yakni SB, selaku Direktur PT PCM selaku kontraktor pelaksana proyek, tidak memenuhi panggilan penyidik. Kejari Mabar memastikan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap SB untuk dimintai keterangan.

BACA JUGA:  Kejati NTT Bersama Kejari TTU Musnahkan 11 Juta Batang Rokok yang Diduga Berpita Cukai Palsu

“Setelah menjalani pemeriksaan intensif dan dinyatakan sehat, ketiga tersangka langsung kami tahan untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan dan menghindari potensi hilangnya barang bukti maupun terjadinya intervensi,” ujar Kepala Kejari Manggarai Barat, Sarta, melalui Kasi Pidum Vendy Laksmono.

Modus Korupsi

Hasil penyidikan mengungkap modus para tersangka dalam merugikan keuangan negara, yakni dengan mengurangi kualitas dan kuantitas volume pekerjaan proyek. Praktik tersebut dilakukan secara sistematis pada dua tahun anggaran berbeda:

Tahun 2021: nilai kontrak proyek sebesar Rp11,7 miliar.

BACA JUGA:  Unika Santu Paulus Ruteng Gelar Seminar dan Orasi Ilmiah untuk 1.304 Wisudawan: Gen Z Diajak Siap Hadapi Era Post-Truth

Tahun 2022: nilai kontrak proyek meningkat menjadi Rp12,4 miliar.

Namun, pekerjaan jalan yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Alhasil, kualitasnya jauh dari standar pembangunan infrastruktur.

Kerugian Negara & Dasar Hukum

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp1,83 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.

Proses Hukum & Komitmen Kejaksaan

“Kasus ini menjadi bukti komitmen kami untuk menindak tegas praktik korupsi, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur. Korupsi proyek jalan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pembangunan yang layak,” tegas Vendy.

BACA JUGA:  Geger! Oknum Kades di Labuan Bajo Diduga Selingkuh dengan Istri Orang, Kabur Saat Digerebek Suami Sah

Konteks & Dampak Sosial

Proyek jalan Golo Welu–Orong sejatinya diharapkan membuka akses bagi masyarakat pedalaman Manggarai Barat, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian warga. Namun, dugaan praktik korupsi justru menghambat manfaat tersebut. Jalan yang dibangun tidak sesuai standar, dan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Kasus ini juga menambah daftar panjang praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur di NTT, yang kerap menjadikan proyek jalan sebagai “ladang basah” untuk memperkaya diri oknum pejabat dan kontraktor.

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!