Manggarai Barat, Flobamor.com — Proyek peningkatan jalan Lapen ruas Nanga Bere–Benteng Dewa–Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai Barat (Mabar), NTT, kembali menuai sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran Rp1,5 miliar yang dibiayai dari APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 itu diduga dikerjakan asal jadi, menggunakan material ilegal, serta diselimuti indikasi konflik kepentingan.
Sejumlah warga Desa Benteng Dewa mengeluhkan kualitas pekerjaan jalan yang dinilai jauh dari standar teknis. Jalan lapen yang baru dikerjakan disebut mulai menunjukkan keraguan mutu, bahkan dikhawatirkan cepat rusak.
Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil investigasi tim media Flobamor di lokasi proyek pada Senin (26/1/2026) dengan temuan warga terkait penggunaan material ilegal, berupa batu pecah dan sirtu yang diambil dari aliran kali di Kampung Joneng dan Kali Wae Jamal, lokasi yang disebut tidak mengantongi izin penambangan resmi.
“Material diambil dari kali, diproduksi sendiri tanpa izin. Itu jelas tidak layak untuk lapen. Pantas saja kualitasnya diragukan,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
Warga menyebut, penggunaan material dari kali itu mencapai sekitar 800 meter dari total panjang proyek, sementara material resmi seharusnya berasal dari kuari berizin, bukan dari sembarangan sungai yang tidak memiliki izin.
Tak hanya soal material, warga juga menyoroti tidak dipasangnya papan informasi proyek, sehingga publik tidak mengetahui secara jelas pagu anggaran, pelaksana, Volume proyek maupun masa kerja proyek tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah warga masyarakat Benteng Dewa meminta kepada Polres Manggarai Barat dan pihak kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera melakukan audit total dan mengusut tuntas pekerjaan proyek tersebut.
“Kami minta aparat penegak hukum turun langsung. Audit total proyek ini. Ini uang rakyat, jangan dikerjakan asal-asalan,” tegas warga kepada media ini di lokasi pada Senin (26/1/2026) siang.
Pihak CV Membantah, Namun Akui Ambil Batu Kali
Menanggapi tudingan tersebut, CV Gloria Covere selaku pemilik CV membantah penggunaan material ilegal. Namun dia mengakui sempat mengambil batu dari kali Wae Jamal, Kampung Joneng.
“Material itu hanya diambil untuk uji coba. Setelah diuji di laboratorium bersama pihak PU dan tidak lolos, tidak kami gunakan,” ujar Chiko, perwakilan kontraktor, kepada Redaksi Flobamor.com, Jumat (2/1/2026) lalu.
Ia berdalih, pengambilan material dari kali dilakukan karena kendala cuaca dan akses ke kuari resmi.
“Waktu itu akses ke kuari Wae Ara sulit karena harus menyeberangi sungai. Pekerjaan juga sudah terlambat,” jelasnya, seraya menyebut material resmi tetap diambil dari kuari berizin Baba Viki, yang berlokasi di Wae Ara.
Sementara itu, Ishak Rihi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengaku tidak mengetahui adanya pengambilan material dari kali Kampung Joneng.
“Saya tidak tahu soal itu. Saya akan konfirmasi ke kontraktor,” ujarnya singkat.
Dugaan Kendali Keluarga DPRD Muncul
Polemik proyek ini makin menguat setelah muncul dugaan keterlibatan anggota DPRD Manggarai Barat berinisial YW.
Warga menyebut, seorang berinisial K, yang disebut sebagai anak anggota DPRD Manggarai Barat berinisial YW, terlihat aktif mengontrol pekerjaan di lapangan, mulai dari memberi arahan, pemasok material ilegal hingga mengawasi teknis pekerjaan. Alhasil kondisi Pekerjaan sangat buruk dan mudah rusak.
“Yang atur semua pekerjaan itu K. Kami pekerja hanya ikut perintah,” ujar salah satu pekerja proyek.
Dugaan keterlibatan anggota DPRD tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi, konflik kepentingan, serta etika penyelenggara negara, mengingat DPRD memiliki fungsi pengawasan, bukan justru terlibat dalam pengendalian proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak K, selaku pengendali CV Gloria Covere, serta PPK dan anggota DPRD berinisial YW belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan material ilegal dan kendali proyek.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik luas. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut bersih, transparan, dan sesuai spesifikasi, demi menjamin keselamatan serta kepentingan masyarakat.
