Dewan Pers Tegaskan: Sengketa Media Info Labuan Bajo vs Imam Katolik Diselesaikan Secara Etik, Bukan Ranah Pidana

Minggu, 12 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi Dewan Pers

Foto Ilustrasi Dewan Pers

Labuan Bajo, Flobamor.com- Sengketa pemberitaan antara media siber infolabuanbajo.id dan Imam Katolik Marselenius Agot resmi ditutup di ranah etik. Dewan Pers menegaskan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hak jawab, bukan jalur hukum pidana.

Dalam surat Nomor 432/DP/K/IV/2026 tertanggal 9 April 2026, Dewan Pers menilai perkara ini berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan melalui kajian atas sejumlah pemberitaan terkait sengketa lahan di Batu Gosok, Manggarai Barat.

Dewan Pers menegaskan, sengketa ini murni persoalan etik jurnalistik. Karena itu, penyelesaiannya menitikberatkan pada prinsip koreksi terbuka melalui hak jawab, bukan kriminalisasi karya jurnalistik.

BACA JUGA:  Breaking News! Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Uang dari Sejumlah Proyek

Media tetap diwajibkan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak pengadu secara proporsional. Namun, Dewan Pers tidak memerintahkan pencabutan berita.

Dalam keputusannya, Dewan Pers justru memperkuat prinsip bahwa produk jurnalistik bersifat dinamis dan terbuka untuk dikoreksi. Hak jawab menjadi instrumen utama untuk menghadirkan keberimbangan informasi kepada publik.

Hak jawab bahkan dapat disajikan dalam berbagai format jurnalistik, mulai dari wawancara hingga laporan mendalam, guna memastikan publik memperoleh gambaran yang utuh.

Selain itu, Dewan Pers mengingatkan pentingnya disiplin verifikasi dan independensi redaksi, termasuk menghindari praktik salin-tempel berita tanpa uji fakta.

Meski demikian, catatan tersebut bersifat pembinaan umum bagi ekosistem pers, bukan sanksi terhadap satu media tertentu.

BACA JUGA:  Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Batu Bara dan TPPU

Sengketa Ditutup Secara Etik

Dengan keluarnya putusan ini, Dewan Pers menegaskan perkara telah selesai secara etik. Tidak ada konsekuensi hukum lanjutan, selama hak jawab dijalankan sesuai ketentuan.

Namun, jika di kemudian hari muncul bukti baru di luar ranah jurnalistik, para pihak tetap memiliki ruang menempuh jalur hukum lain.

Pemimpin Redaksi Info Labuan Bajo: Siap Jalankan Hak Jawab

Pimpinan Redaksi Info Labuan Bajo.id Remi Nahal, menyatakan pihaknya menerima dan menghormati keputusan Dewan Pers sebagai bagian dari mekanisme etik pers.

Ia menegaskan, hak jawab justru memperkaya informasi publik dan memperkuat fungsi pers sebagai ruang dialektika.

BACA JUGA:  Kantor NasDem Manggarai Barat Diduga Tak Jelas, Dana Banpol Ratusan Juta Dipertanyakan

“Kami berkomitmen menjalankan rekomendasi Dewan Pers, termasuk memberikan ruang hak jawab pada berita terkait, serta memperkuat sistem verifikasi internal,” ujar Remi dikonfirmasi Flobamor.com pada Minggu (11/4/2026).

Remi juga menegaskan bahwa seluruh pemberitaan yang dipublikasikan dilakukan dalam kerangka kerja jurnalistik dan itikad baik untuk kepentingan publik, khususnya terkait sengketa lahan di Batu Gosok.

“Kami melihat proses ini sebagai koreksi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, baik dari sisi akurasi, keberimbangan, maupun uji informasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, ke depan Info Labuan Bajo akan tetap menjalankan fungsi pers secara kritis, akurat, dan terbuka terhadap koreksi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional.***

Berita Terkait

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo
Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai
Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka
Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda
Bertahun-tahun Beroperasi Tanpa IUP Produksi, Tambang Galian C Milik CV ARIELDO di Reok Luput dari Penindakan
Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:31 WITA

Pernah Disita dalam Kasus Korupsi, Kejari Mabar Kembalikan Aset Hotel Plago Seluas 3,1 Hektare di Pantai Pede Labuan Bajo

Rabu, 18 November 2026 - 22:22 WITA

Direktur Penuntutan Jampidmil Kejagung Kunjungi Kejati NTT, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Rabu, 18 November 2026 - 19:21 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DP3AP2KB Matim Tak Kunjung Tuntas, GMNI dan BEM Unika Geruduk Kejari Manggarai

Selasa, 17 November 2026 - 17:34 WITA

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 November 2026 - 14:56 WITA

Eks Kapolres Bima Kota Terima Setoran dari Bandar Sabu hingga Jatah Proyek Pemda

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!