Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Golo Mori Berakhir SP3, Polisi: Tak Cukup Bukti

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Advokat Aldri Delton Ndolu, didampingi rekan sesama tim penasihat hukum, dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Rabu (4/5/2026). (Dok.istimewa)

Advokat Aldri Delton Ndolu, didampingi rekan sesama tim penasihat hukum, dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Rabu (4/5/2026). (Dok.istimewa)

Flobamor.com, Labuan Bajo- Kepolisian Resor Manggarai Barat resmi menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan pemalsuan surat dalam sengketa tanah di kawasan Pantai Nggoer, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus yang sempat menyita perhatian publik ini sebelumnya menyeret nama anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, dan Tua Golo Nggoer, Sakarudin. Namun, setelah melalui serangkaian proses hukum, penyidik Polda NTT menyimpulkan perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan, dan seratus kedua tersangka dinyatakan gugur.

Keputusan penghentian penyidikan itu dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Polda Nusa Tenggara Timur.

“Keputusan ini diambil setelah melalui proses gelar perkara secara berjenjang, baik di tingkat Polres maupun Polda,” ujar Aldri Delton Ndolu, didampingi rekan sesama tim penasihat hukum, dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Rabu (4/5/2026).

BACA JUGA:  Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo

Aldri menjelaskan, laporan kasus ini telah bergulir sejak 21 Januari 2026 dan melewati sejumlah tahapan penting. Di antaranya gelar perkara khusus pada 6 April 2026 dan gelar perkara akhir pada 28 April 2026.

“Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa alat bukti tidak mencukupi. Karena itu, penyidikan dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Menurut Aldri, pihaknya telah menerima sejumlah dokumen resmi dari penyidik, termasuk SP3, surat pencabutan status tersangka, serta surat pemberitahuan kepada pihak kejaksaan.

Ia menegaskan bahwa penghentian penyidikan tersebut mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

“Ada tiga poin utama dalam keputusan ini, yakni tidak cukup bukti, penghentian penyidikan, dan pemberitahuan kepada para pihak. Semua memiliki dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

BACA JUGA:  Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Maut: Pemuda Asal Jakarta Tewas Mengenaskan di Wae Mata Labuan Bajo

Lebih lanjut, Aldri juga membantah anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa penghentian perkara ini dipengaruhi oleh upaya damai atau pendekatan restorative justice.

“Ini bukan karena perdamaian. SP3 yang diterbitkan murni berdasarkan hasil penyidikan yang menyatakan tidak cukup bukti,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Banri Jerry Jacob, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula dari surat keberatan yang diajukan kliennya kepada seorang notaris di Labuan Bajo. Surat tersebut kemudian dipersoalkan dan dilaporkan sebagai dugaan pemalsuan dokumen.

“Surat keberatan itu merupakan bentuk upaya hukum untuk mempertahankan hak atas tanah oleh pihak yang merasa sebagai ahli waris,” jelas Banri.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/13/2026/Polres Manggarai Barat tertanggal 21 Januari 2026. Dalam laporan itu, Hasanudin dan Sakarudin dituduh memalsukan surat keberatan guna menghambat proses Akta Jual Beli atas dua bidang tanah milik pelapor.

BACA JUGA:  Mendagri Salurkan Tali Asih untuk Ahli Waris Korban Meninggal Gempa NTT

Namun, setelah dilakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, serta pengawasan internal dalam gelar perkara khusus di Polda NTT, penyidik menyimpulkan tidak terdapat unsur pidana yang cukup dalam kasus tersebut.

“Perkara ini telah dibahas secara komprehensif dan objektif. Hasilnya, tidak layak dilanjutkan karena minim alat bukti,” ujar Banri.

Ia menambahkan, surat keberatan yang dipersoalkan juga dinilai sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak masyarakat adat yang diwakili oleh pihak terlapor, bukan sebagai tindakan pidana pemalsuan.

Dengan dihentikannya penyidikan ini, status hukum para pihak yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kini dinyatakan gugur. Keputusan tersebut sekaligus menutup proses hukum pada tahap penyidikan.

Penulis: Redaksi

Editor: Tim Redaksi Flobamor.com

Berita Terkait

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa
Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:25 WITA

Dari Batam untuk NTT, Rp4,82 Miliar Bantuan Kemanusiaan Diserahkan untuk Korban Bencana Gempa

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 14:02 WITA

Pemprov NTT Ambil Alih Pengelolaan Pantai Pede di Manggarai Barat Usai PT SIM Tak Mampu Bayar Kontribusi Rp250 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!