Flobamor.com – Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hunian masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program bedah rumah di NTT akan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Sirait saat bertemu Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pembahasan langkah-langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan perumahan serta mengakselerasi penyediaan hunian yang layak, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah NTT.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah program strategis berbasis data untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan menekan angka kemiskinan di NTT.
Jika pada tahun 2025 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hanya menyasar 436 unit, maka pada tahun 2026 pemerintah menargetkan sedikitnya 11.000 unit rumah akan diperbaiki. Artinya, terjadi peningkatan lebih dari 20 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
“Kita membicarakan program yang nyata dan konkret berdasarkan data BPS. Karena itu program bedah rumah di NTT kita tingkatkan secara signifikan, dari 436 unit menjadi minimal 11.000 unit,” kata Maruarar.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena NTT masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, lanjut Maruarar, memberikan arahan agar daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi dan banyak rumah tidak layak huni mendapat prioritas pembangunan.
“Kami diminta memprioritaskan wilayah miskin yang masih banyak memiliki rumah tidak layak huni. NTT menjadi salah satu fokus utama,” ujarnya.
Tak hanya memperbaiki kualitas tempat tinggal warga, pemerintah berharap lonjakan program bedah rumah tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
Peningkatan kebutuhan material bangunan, tenaga kerja, hingga aktivitas usaha lokal diyakini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Selain itu, Kementerian PKP juga akan menerapkan sistem digitalisasi dan mekanisme tender rakyat dalam pelaksanaan program. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan transparansi, menekan biaya pembangunan, dan memastikan hasil efisiensi anggaran kembali dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tengah mengevaluasi penanganan kawasan kumuh, khususnya di Kota Kupang, agar program yang dijalankan tidak hanya memperbaiki bangunan fisik semata, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi warga.
“Kita tidak ingin kawasan yang sudah diperbaiki kembali menjadi kumuh. Yang dibangun bukan hanya rumahnya, tetapi juga manusianya,” tegas Maruarar.
Menteri PKP juga mengajak pelaku usaha di sektor perumahan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang digagas pemerintah. Program tersebut memberikan subsidi bunga bagi UMKM, kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan.
Dengan berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan di NTT tidak hanya menghadirkan hunian yang layak, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Penulis : Deni
Editor : Tim Redaksi Flobamor.com
