Kejati NTT Tetapkan Eks Wali Kota Kupang Jadi Tersangka Kasus Pengalihan Aset

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Flobamor.com — Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) resmi menetapkan J.S, mantan Wali Kota Kupang periode 2013–2017, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak yang tidak berhak.

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025, setelah J.S dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Dari hasil penyidikan, tim Kejati NTT menemukan dugaan bahwa J.S berperan langsung dalam pemindahtanganan dan pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak lain yang tidak berhak.

Tiga bidang tanah yang menjadi objek perkara tercatat sebagai berikut:

BACA JUGA:  Negara Kucurkan Rp8,3 Triliun untuk Bedah Rumah Warga Miskin, Target Rampung November 2026

SHM No. 839, luas 420 m², atas nama J.S, terbit 2 Juli 2013.

SHM No. 879, luas 400 m², atas nama Petrus Krisin, terbit 7 Maret 2014.

SHM No. 880, luas 400 m², atas nama Yonis Oesina, terbit 13 Maret 2014.

Pengalihan tersebut dilakukan melalui Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2013, dan turut ditandatangani oleh sejumlah pejabat berwenang kala itu, termasuk Wali Kota Kupang S.K. Lerik serta J.S sendiri saat menjabat.

Hasil audit Inspektorat Provinsi NTT menunjukkan, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp5,95 miliar. Temuan itu tertuang dalam Laporan Audit Nomor X.IP.775/13/2023 tertanggal 26 September 2023.

BACA JUGA:  Enam Personel Kopassus Diselamatkan dari Kepungan Massa di Yalimo Papua, Tiga Luka Berat

Atas perbuatannya, J.S dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal-pasal ini mengatur sanksi berat bagi setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, hingga merugikan keuangan negara.

Bukan Kasus Baru: Dua Nama Sudah Terjerat

Kasus pengalihan aset ini bukan kali pertama menyeret pejabat daerah ke meja hijau. Sebelumnya, sejumlah pihak telah divonis bersalah, antara lain:

BACA JUGA:  DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun 2026, Siap Bahas Saat Reses Demi Berantas Koruptor

1. Hartono Fransiscus Xaverius, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6262 K/Pid.Sus/2025.

2. Erwin Piga, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg.

Keduanya telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi terkait pengalihan tanah Veteran.

Kepala Kejati NTT, Zet Tadung Allo, S.H., M.H., menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan jabatan di NTT.

“Kami berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ini bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

Berita Terkait

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta
Ketua Panitia Messah Cup III Akhirnya Buka Suara soal Polemik Laga Prima Jaya vs GPSL
Kontroversi Messah Cup III! Laga GPSL vs Prima Jaya Berujung Kontroversi, Keputusan Wasit dan Panitia Picu Polemik
Tiga Kali Ricuh, Tokoh Masyarakat Desak Turnamen Messah Cup III Segera Dihentikan
Polres Sikka Tangkap Pencurian Residivis Curanmor hingga Pick Up Lintas Kabupaten
Breaking News! Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Uang dari Sejumlah Proyek
Kejagung Terbitkan 3 Sprindik Baru Kasus Korupsi dan TPPU yang Menyeret Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun 2026, Siap Bahas Saat Reses Demi Berantas Koruptor

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:27 WITA

Nama Wakil Bupati Manggarai Barat Diduga Dijadikan Tameng Jual Proyek, Ajudan F Terima Rp27 Juta

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:47 WITA

Ketua Panitia Messah Cup III Akhirnya Buka Suara soal Polemik Laga Prima Jaya vs GPSL

Minggu, 25 Oktober 2026 - 10:56 WITA

Kontroversi Messah Cup III! Laga GPSL vs Prima Jaya Berujung Kontroversi, Keputusan Wasit dan Panitia Picu Polemik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:11 WITA

Tiga Kali Ricuh, Tokoh Masyarakat Desak Turnamen Messah Cup III Segera Dihentikan

Rabu, 29 Juli 2026 - 23:15 WITA

Polres Sikka Tangkap Pencurian Residivis Curanmor hingga Pick Up Lintas Kabupaten

Berita Terbaru

Mantan Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke saat digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Kasi Penkum Kejati NTT)

BERITA TERKINI

Terjerat Kasus korupsi, Mantan Bupati Sabu Raijua Resmi Jadi Tersangka

Selasa, 17 Nov 2026 - 17:34 WITA

error: Content is protected !!