KPK OTT Wali Kota Madiun, Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

Selasa, 20 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kedung KPK (foto isth)

Kedung KPK (foto isth)

Madiun, Flobamor.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebut OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim KPK sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta.

BACA JUGA:  Kasus Pencurian Hasil Bumi di Lahan Milik Warga Rempo Lembor Semakin Marak, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

Dari total 15 orang yang diamankan, 9 orang di antaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang turut diperiksa adalah Wali Kota Madiun.

“Sebanyak sembilan orang telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” lanjut Budi.

Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
Terkait perkara yang menjerat para pihak tersebut, KPK mengungkap adanya dugaan praktik rasuah berupa fee proyek atau uang jatah, serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BACA JUGA:  BKH dan Senator Stevi Harman Salurkan Ratusan Paket Sembako untuk Korban Gempa di Rahong Utara

“Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ungkap Budi.

Namun demikian, KPK belum merinci secara detail proyek apa saja yang diduga terlibat, nilai transaksi, maupun pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap. Seluruhnya masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

BACA JUGA:  Ketua KPK: Korupsi Terjadi karena Sekongkol dan Arahan Pimpinan

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
“Dalam waktu 1 x 24 jam, KPK akan menyampaikan informasi lanjutan terkait konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan,” kata Budi.

OTT ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan proyek pemerintah dan dana sosial perusahaan.

Berita Terkait

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh
Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum
Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan
Dokumen Kuasa 1996 Ungkap Jejak Mandat Haji Adam Djudie dalam Penataan Tanah Adat Nggorang
Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo
Geger! Solus Rafael dan Istri Diduga Lakukan Pungli di Lahan Depan Pertamina Wardun Labuan Bajo, Pengusaha Bongkar Pengakuan
Misteri pembongkaran Makam leluhur di Pantai Wae Rana Labuan Bajo, Arwin Mengaku Tak Bisa Buka Suara Tanpa Izin Marriott

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 21:58 WITA

Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Pengakuan Korban Ungkap Peristiwa Malam hingga Subuh

Jumat, 13 November 2026 - 18:02 WITA

Jejak Sengketa Pantai Pede! PN Kupang Kabulkan Gugatan PT SIM, Pemprov NTT dan PT Flobamor Dinyatakan Melawan Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 13:11 WITA

Aset Pantai Pede Jadi Perkara Korupsi! 4 Terdakwa dari Unsur Pejabat hingga Petinggi Perusahaan

Rabu, 11 November 2026 - 22:45 WITA

Fery Adu Bongkar Jejak Haji Ramang dan Syair di Balik Polemik Tanah Adat di Labuan Bajo

Rabu, 11 November 2026 - 10:45 WITA

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo

Berita Terbaru

error: Content is protected !!