Madiun, Flobamor.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebut OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim KPK sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta.
Dari total 15 orang yang diamankan, 9 orang di antaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu yang turut diperiksa adalah Wali Kota Madiun.
“Sebanyak sembilan orang telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” lanjut Budi.
Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
Terkait perkara yang menjerat para pihak tersebut, KPK mengungkap adanya dugaan praktik rasuah berupa fee proyek atau uang jatah, serta penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
“Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ungkap Budi.
Namun demikian, KPK belum merinci secara detail proyek apa saja yang diduga terlibat, nilai transaksi, maupun pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap. Seluruhnya masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
“Dalam waktu 1 x 24 jam, KPK akan menyampaikan informasi lanjutan terkait konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan,” kata Budi.
OTT ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan proyek pemerintah dan dana sosial perusahaan.
